 |
| Plt Kepala Perwakilan BKKBN NTB, Dr. Drs. Lalu Makripuddin, M.Si (sumber/istimewa) |
Mataram (Kilasntb.com) - Nusa Tenggara Barat (NTB) kembali sukses dalam menurunkan angka Stunting tertinggi se-Indonesia. Hal ini berdasarkan data Sebaran Prevalensi Stunting Per Provinsi Tahun 2023 yang dirilis Survey Kesehatan Indonesia, dimana kasus Stunting Provinsi NTB yang sebelumnya di angka 32,7 persen menurun hingga 24,6 persen.
Dengan demikian, NTB masuk sebagai salah satu provinsi dari NTT, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya, Sulawesi Barat dan Papua Tengah yang mempunyai prevalensi Stunting di atas 30 persen.
"Artinya, angka Stunting di NTB menurun tajam, yakni sekitar 8,1 persen," ujar Plt Kepala Perwakilan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi NTB, Dr. Drs. Lalu Makripuddin, M. Si., di ruangannya, Rabu (20/03/2024).
Jika dilihat sebaran per provinsi, sebanyak 9 provinsi telah mempunyai prevalensi di bawah 20 persen, bahkan 1 provinsi telah di bawah 10 persen yaitu Bali di angka 7,2 persen.
Menurutnya, angka Stunting menurun disebabkan faktor spesifik dan faktor sensitif, sehingga penanganannya tidak boleh satu sektor. Selain itu, penurunan angka stunting juga didorong komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB di Era Kepemimpinan Zul-Rohmi yang berkomitmen dalam menangani Stunting dengan cara gotong royong.
Hal ini diteruskan pula oleh OPD lingkup Pemprov NTB dan berbagai mitra perusahaan yang kemudian menjadi bapak asuh untuk setiap desa binaan.
Penurunan stunting ini juga didorong oleh program pusat bertajuk rencana aksi Nasional percepatan penurunan stunting Indonesia (RAM PASTI), yang implementasinya dilaksanakan di NTB dan melibatkan siswa dan siswi SMA/sederajat menyumbang telur untuk para keluarga yang berpotensi terkena stunting.
"Kita juga melaksanakan dahsyat dengan melibatkan ibu-ibu PKK. Dan ternyata ada pengaruhnya termasuk untuk pemenuhan protein hewani, seperti telur. Sekarang masyarakat sudah memperhatikan gizi ibu hamil dan balita. Masih banyak faktor dan inovasi dari provinsi maupun kabupaten kota untuk percepatan penanganan stunting," paparnya.
Komitmen ini disambut para stakeholder, tokoh tokoh informal, dan perusahaan mitra kerja pemerintah, hingga adanya audit kasus stunting di kabupaten kota. Dengan penurunan yang signifikan ini, pihaknya berharap, kasus Stunting bisa lebih menurun hingga angka 17 persen di atas target nasional, yakni 14 persen.
"Kami berharap kasus Stunting menurun hingga di bawah satu digit. Kalau untuk menghapus secara keseluruhan angka stunting itu tidak mungkin. Karena masih ada tahapan lainnya untuk pengobatan stunting," harapnya. (Fie)