 |
| Forum Koordinasi Stunting (Gambar/Kilas NTB) |
Mataram (Kilasntb.com) - Dalam upaya penurunan stunting yang dilaksanakan secara holistik, intergratif dan berkualitas di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi NTB menyelenggarakan Forum Koordinasi Stunting, Konsultasi, dan Koordinasi teknis dengan mitra kerja tingkat Provinsi NTB tahun 2023, pada 12-13 Desember 2023 di Kota Mataram.
Forum ini bertujuan untuk membangun sinergi dan sinkronisasi antara mitra Kementerian/lembaga, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/kota dan berbagai pihak dalam menangani permasalahan stunting serta meningkatkan koordinasi program-program yang ada.
Dalam sesi diskusi, beberapa narasumber diantaranya perwakilan dari Dinas Sosial Provinsi NTB, Lalu Kukuh Atmadji memaparkan penguatan Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai upaya memberi perlindungan sosial bagi Keluarga Miskin dalam percepatan penurunan stunting.
"PKH dilakukan sebagai bagian dari penanggulangan kemiskinan melalui pemberian bantuan tunai bersyarat. Dari tahun 2008 hingga 2022, bantuan PKH di NTB mencapai 5,3 triliun lebih," ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan NTB, dr.H. Lalu Hamzi Fikri menyampaikan laporan Intervensi Spesifik dan sensitif dalam percepatan penurunan stunting dengan memasang beberapa strategi seperti peningkatan kapasitas SDM, peningkatan kualitas program, penguatan edukasi gizi dan penguatan managemen intervensi gizi di puskesmas dan posyandu.
"Saat ini, kasus stunting mengalami penurunan yang signifikan di angka 13,49 persen dari target nasional 14 persen. Potensi Stunting itu masih ada, bisa jadi bom waktu jika tidak dilakukan intervensi," ujarnya.
Senada dengan Kepala Dinas Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi NTB, Dr.H. Ashari menguraikan pengembangan inovasi layanan publik dalam rangka percepatan penurunan stunting, termasuk bagaimana langkah membangun desa dan melawan kemiskinan yang menjadi salah satu faktor penyebab Stunting.
"Terkait dengan pengembangan kompetensi sumber daya manusia dan ilmu pengetahuan, kami akan membuat MOU dengan kepala desa," katanya.
Seusai kegiatan, Plt. Kepala Perwakilan BKKBN NTB, Dr. Drs Lalu Makripuddin, M.Si berharap adanya langkah kongkret Dinas Sosial agar keluarga yang terkena Stunting mendapatkan PKH. Tentunya dengan meningkatkan peran tim pendamping keluarga untuk memastikan keluarga Stunting terjamah bantuan.
"Kita akan pastikan Tim Pendamping Keluarga tersebut berperan untuk memfasilitasi keluarga-keluarga beresiko Stunting itu mendapatkan bantuan-bantuan yang mereka perlukan. Termasuk juga peran Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) baik pada level desa, kecamatan dan kabupaten akan terus ditingkatkan dalam melakukan koordinasi dan sikronisasi program. Demikian pula dengan instansi-instansi lain," ucapnya. (Fie)