 |
| Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal saat bertemu para pendamping Desa Berdaya dalam rangka Safari Ramadan di Desa Barebali, Kecamatan Batukliang, Lombok Tengah (Dok. Diskominfotik NTB) |
Lombok Tengah (Kilasntb.com) — Gubernur Lalu Muhamad Iqbal mengakui penanganan kemiskinan di Nusa Tenggara Barat belum menunjukkan penurunan signifikan. Ia menilai salah satu penyebabnya adalah lemahnya kolaborasi antarprogram pemerintah yang selama ini berjalan sendiri-sendiri.
Hal itu disampaikan Iqbal saat bertemu para pendamping Desa Berdaya dalam rangka Safari Ramadan di Desa Barebali, Kecamatan Batukliang, Lombok Tengah, Rabu, 4 Maret 2026.
Menurut Iqbal, NTB masih berada dalam daftar 12 provinsi termiskin di Indonesia. Kondisi tersebut, kata dia, tidak hanya dipengaruhi keterbatasan anggaran, tetapi juga pola kerja sektoral yang membuat berbagai program penanggulangan kemiskinan tidak terintegrasi.
“Kenapa kemiskinan kita sulit turun? Karena kita sering jalan sendiri-sendiri atau lampak mesak-mesak. Tidak ada orkestrasi,” kata Iqbal.
Ia meminta para pendamping desa tidak bekerja sendiri. Mereka diminta merangkul jaringan sosial yang sudah ada di tingkat desa, mulai dari kader Posyandu, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), hingga Karang Taruna.
Iqbal juga menekankan pentingnya pendekatan berbasis keluarga. Pendamping desa diminta memetakan kondisi warga secara langsung dari rumah ke rumah untuk mengetahui akar persoalan kemiskinan.
“Dilihat per kepala keluarga. Masalahnya apakah rumah tidak layak, pendidikan rendah, atau gizi buruk. Kalau tidak tahu akar masalahnya, intervensinya tidak akan tepat,” ujarnya.
Iqbal menjelaskan penanganan kemiskinan harus dilakukan melalui dua tahap. Tahap pertama adalah perlindungan sosial untuk memastikan kebutuhan dasar warga terpenuhi. Setelah itu, pemerintah harus mendorong pemberdayaan ekonomi agar keluarga miskin memiliki sumber penghasilan tetap.
Ia menyebut pemerintah menargetkan keluarga miskin ekstrem minimal memiliki pendapatan Rp1,25 juta per bulan.
Dalam kesempatan itu, Iqbal juga menyinggung peluang ekonomi dari program Makan Bergizi Gratis yang membutuhkan pasokan pangan dalam jumlah besar.
Menurut dia, kebutuhan telur untuk program tersebut di NTB masih didominasi pasokan dari luar daerah hingga 87 persen. Kondisi ini dinilai sebagai peluang ekonomi bagi masyarakat desa.
“Pasarnya sudah ada. Tinggal bagaimana desa bisa memproduksi,” kata dia.
Usai pertemuan, gubernur meninjau sejumlah rumah warga dan menyerahkan bantuan bagi anak stunting serta keluarga miskin ekstrem di Desa Barebali. Pemerintah provinsi juga menyalurkan bantuan perbaikan rumah melalui Badan Amil Zakat Nasional Provinsi NTB.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Desa Barebali Salbi mengatakan desanya masih menghadapi persoalan serius terkait kemiskinan dan stunting. Dari total 15.519 penduduk, terdapat 84 kasus stunting dan sekitar 250 kepala keluarga tergolong miskin ekstrem.
Ia mengusulkan pemekaran wilayah Desa Barebali menjadi tiga desa persiapan yaitu, Barebali Timur, Barebali Barat, dan Wira Surya untuk mempercepat pelayanan publik dan pemerataan pembangunan.
“Berkasnya sudah diverifikasi di tingkat provinsi. Kami berharap dukungan pemerintah provinsi agar prosesnya bisa segera diproses,” ujar Salbi. (Fd)