NTB Raih Peringkat Ketiga Nasional dalam Komitmen Anti-Kecurangan JKN

Penghargaan diterima langsung Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri dimana Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) meraih peringkat ketiga nasional dalam kategori Pemerintah Provinsi dengan Komitmen Anti-Kecurangan Terbaik pada ajang 2nd Indonesia Healthcare Anti-Fraud Forum (INAHAFF) Conference 2026 (Dok. Diskominfotik NTB)

Mataram, KilasNTB – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) meraih peringkat ketiga nasional dalam kategori Pemerintah Provinsi dengan Komitmen Anti-Kecurangan Terbaik pada ajang 2nd Indonesia Healthcare Anti-Fraud Forum (INAHAFF) Conference 2026 di Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Penghargaan yang diberikan BPJS Kesehatan tersebut diterima langsung Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri. NTB berada di bawah Bali sebagai peringkat pertama dan Nusa Tenggara Timur (NTT) di posisi kedua.

Capaian ini menempatkan integritas tata kelola sebagai salah satu isu penting dalam keberlanjutan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Sebab, kecurangan dalam pelayanan kesehatan bukan sekadar persoalan administrasi, tetapi berpotensi merugikan peserta dan mengganggu kualitas layanan.

Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri, mengatakan penghargaan tersebut menjadi pengingat bagi pemerintah daerah untuk memperkuat pengawasan dan membangun budaya integritas dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

Menurutnya, pencegahan kecurangan tidak boleh hanya mengandalkan tindakan setelah pelanggaran ditemukan. Sistem pengawasan, kepatuhan terhadap regulasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta koordinasi antarlembaga harus diperkuat sejak awal.

“Yang paling penting adalah memastikan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan sesuai haknya. Jangan sampai kecurangan merugikan peserta, mengurangi mutu pelayanan, atau menggerus kepercayaan masyarakat,” kata Indah.

Pernyataan tersebut menjadi relevan di tengah besarnya cakupan Program JKN yang terus membutuhkan pengawasan ketat. Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, mengungkapkan bahwa hingga 1 November 2026, program tersebut telah memberikan perlindungan kesehatan kepada sekitar 285,8 juta jiwa atau 98,5 persen penduduk Indonesia.

Dengan cakupan sebesar itu, potensi penyimpangan dalam penyelenggaraan JKN membutuhkan penanganan serius. Kecurangan tidak hanya berdampak pada kerugian finansial, tetapi juga dapat mengancam keselamatan pasien, menurunkan mutu pelayanan, dan merusak kepercayaan masyarakat.

Dalam forum yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar, mendorong penguatan ekosistem antikecurangan melalui penutupan celah tata kelola, pembaruan pedoman penanganan, perlindungan pelapor, serta penguatan regulasi.

Bagi NTB, peringkat ketiga nasional tersebut menjadi capaian sekaligus tantangan. Penghargaan tidak cukup berhenti sebagai pengakuan, tetapi harus tercermin dalam praktik pelayanan kesehatan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari penyimpangan.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan pengawasan JKN bukan semata penghargaan yang diterima pemerintah daerah, melainkan sejauh mana masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai haknya tanpa dirugikan oleh praktik kecurangan. (Red)

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama