Rapat Koordinasi (Rakor) Tata Kelola Pelayanan Publik Sektor Kesehatan dengan Jajaran RSUD Kota Mataram (foto/RSUD Kota Mataram) |
Mataram (Kilasntb.com) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberi nilai terbaik kepada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Mataram dalam pelayanan publik di sektor kesehatan. Penilaian langsung KPK diberikan saat kunjungan Tim Direktorat Koordinasi Supervisi Wilayah V KPK RI di rumah sakit setempat, Rabu (13/06/2024).
"Pelayanan publik di RSUD Kota Mataram ini kami nilai yang terbaik," kata Ketua Satuan Tugas (Satgas) Koordinator Supervisi (Korsup) Wilayah V KPK, Dian Patria disampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Tata Kelola Pelayanan Publik Sektor Kesehatan dengan Jajaran RSUD Kota Mataram.
Pada kesempatan itu, KPK mengungkapkan upaya pencegahan korupsi dan permasalahan yang terjadi di sektor kesehatan, mengingat sektor ini menjadi salah satu perhatian KPK karena besarnya anggaran yang digelontorkan pemerintah. Di mana, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kesehatan telah mewajibkan 514 kabupaten/kota di 34 provinsi mengalokasikan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebesar 10 persen.
Dian mengatakan, KPK sudah mendatangi langsung 23 rumah sakit milik pemerintah di wilayah Indonesia bagian timur, diantaranya Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua dan lainnya, termasuk NTB.
"Saya akan terus berkoordinasi dan supervisi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) mengenai bagaimana manajemen RSUD-nya, paham tidak dengan asetnya, dan paling riskan yang banyak terjadi itu ketika bekerja sama dengan pihak ketiga sebab bisa ada celah untuk korupsi dan terjadi conflict of interest (COI),” tutur Dian.
Sementara itu, Direktur RSUD Kota Mataram dr. Hj. Eka Nurhayati mengapresiasi penilaian yang disampaikan oleh KPK ini. Pihaknya berkomitmen terus meningkatkan tata kelola dan pelayanan publik di sektor kesehatan.
"Alhamdulillah, kita diambil sebagai contoh untuk pelayanan publik di Kota Mataram berkat inovasi-inovasi yang dicetus RSUD Kota Mataram dalam memberi pelayanan kesehatan terbaik bagi masyarakat," tuturnya. (Fd)