 |
| 30 pejabat struktural dilatik Bupati Bima Ady Mahyudi di Aula utama kantor Pemkab Bima (Dok. Pemkab Bima) |
Bima (Kilasntb.com) — Pemerintah Kabupaten Bima mulai merapikan barisan birokrasi. Sebanyak 30 pejabat struktural dirotasi dan dipromosikan dalam mutasi perdana di era Bupati Ady Mahyudi dan Wakil Bupati Irfan Jubaidy, Rabu, 7 Januari 2026.
Pelantikan yang digelar di Aula Utama Kantor Pemkab Bima itu tertuang dalam dua surat keputusan, yakni SK Bupati Bima Nomor 821.2/33/07.2 Tahun 2026 dan SK Nomor 821.2/34/07.2 Tahun 2026. Mutasi ini menyasar jabatan strategis mulai dari kepala dinas, asisten, kepala bagian, hingga camat.
Bupati Bima Ady Mahyudi menyebut rotasi tersebut sebagai bagian dari penyegaran organisasi sekaligus penempatan pejabat sesuai kompetensi.
“Seluruh pejabat yang dilantik hari ini berdasarkan kompetensi dan kualifikasinya masing-masing,” kata Ady dalam sambutannya, dilansir dari Detik.com
Namun, di balik narasi penyegaran, rotasi ini juga dibaca sebagai uji loyalitas dan kinerja awal bagi jajaran birokrasi di bawah kepemimpinan Ady–Irfan. Sejumlah posisi kunci, seperti Inspektorat, PUPR, Bappeda, DPMD, hingga Kominfostik, ikut digeser, menandakan konsolidasi serius di sektor pengawasan, perencanaan, dan pelayanan publik.
Ady berharap para pejabat baru dapat segera bekerja cepat dan adaptif. “Amanah ini harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujar Sekretaris DPW PAN NTB itu.
Daftar Pejabat yang Dilantik
SK Bupati Bima Nomor 821.2/33/07.2 Tahun 2026 (13 Pejabat):
1. Zunaidin — dari Kepala Dinas Dikbudpora menjadi Kepala Dinas Sosial
2. Agus Salim — dari Kepala Inspektorat menjadi Asisten Perekonomian dan Pembangunan
3. Kamaruddin — dari Kepala DPMD menjadi Kepala Dinas Kominfostik
4. Taufik — dari Kepala Bappeda menjadi Kepala Dinas PUPR
5. Suwandi — dari Kepala Dinas PUPR menjadi Kepala Dinas Perkim
6. Aris Gunawan — dari Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menjadi Asisten Administrasi Umum
7. Syahrul — dari Kepala Badan Kesbangpol menjadi Kepala Dinas Dikbudpora
8. Firdaus — dari Staf BKD menjadi Kepala Bidang Mutasi BKD
9. Arifuddin — dari Kabid Perencanaan dan Pengembangan BKD menjadi Kabid Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
10. Abdul Haris — dari Staf Bagian Organisasi menjadi Kabid Perencanaan dan Pengembangan BKD
11. Zainuddin — dari Kabid Pengkajian Masalah Kesbangpol menjadi Sekretaris Badan Kesbangpol
12. Aidin — dari Sekretaris Badan Kesbangpol menjadi Sekretaris Dinas Sosial
13. Muchlis — dari Staf Bagian Hukum menjadi Kepala Bagian Hukum
SK Bupati Bima Nomor 821.2/34/07.2 Tahun 2026 (17 Pejabat):
1. Syahrul — dari Staf Bagian Kesra menjadi Camat Madapangga
2. Syaikhu — dari Staf Dinas Perizinan menjadi Camat Langgudu
3. Muaidin — dari Staf Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menjadi Camat Lambu
4. Abbas — dari Staf Dinas Sosial menjadi Camat Monta
5. Kasmir — dari Kepala Bagian Umum menjadi Sekretaris Disperindag
6. Adrizal Ardiansyah — dari Staf BPBD menjadi Kepala Bagian Umum
7. Indra Fajar — dari Kabid Mutasi BKD menjadi Kabid Pembinaan dan Promosi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
8. A. Salam — dari Kepala Dinas Pariwisata menjadi Kepala Dinas Koperasi dan UKM
9. Dahlan — dari Kepala Dinas Koperasi dan UKM menjadi Kepala Disperindag
10. Muhammad Natsir — dari Kepala Dinas Ketahanan Pangan menjadi Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan
11. A. Rifai — dari Kepala Dinas Damkarmat menjadi Kepala Dinas Perhubungan
12. Masykur — dari Kepala Dinas Perhubungan menjadi Kepala DPMD
13. Muhammad Chandra Kusuma — dari Kepala Dinas Perkim menjadi Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
14. Ruslan — dari Kepala Bapenda menjadi Kepala Dinas Damkarmat
15. Tajuddin — dari Kepala Dinas Sosial menjadi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
16. Amrin Munawar — dari Kepala Disperindag menjadi Kepala Dinas Ketahanan Pangan
17. Iwan Setiawan — dari Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan menjadi Kepala Inspektorat
Rotasi ini menjadi penanda awal arah birokrasi Pemkab Bima di bawah Ady Mahyudi–Irfan Jubaidy.
Publik kini menanti, apakah pergeseran jabatan ini benar-benar berdampak pada kinerja, atau sekadar pergantian kursi kekuasaan. (Fd)