 |
| Rapat koordinasi Forkopimda dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) NTB (Dok. Diskominfotik NTB) |
Mataram (Kilasntb.com) — Data kerukunan umat beragama di Nusa Tenggara Barat tergolong tinggi. Namun, berdekatannya perayaan Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri pada Maret 2026 menjadi ujian nyata apakah angka tersebut benar-benar tercermin dalam kehidupan sosial masyarakat.
Dalam rapat koordinasi Forkopimda dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) NTB, Senin, 16 Maret 2026, pemerintah daerah memaparkan bahwa Indeks Kerukunan Umat Beragama NTB berada di angka 73,84, masuk kategori tinggi.
Rinciannya menunjukkan gambaran yang menarik. Indeks toleransi mencapai 87,44 atau masuk kategori sangat tinggi. Indeks kesetaraan berada di angka 81,19 yang juga tergolong tinggi. Namun indeks kebersamaan hanya 52,88, yang berarti masih perlu diperkuat dalam praktik sosial masyarakat.
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, mengatakan angka tersebut menunjukkan bahwa masyarakat NTB memiliki modal sosial yang kuat dalam menjaga hubungan antarumat beragama.
“NTB sejak lama dikenal menjunjung tinggi toleransi. Kita ingin memastikan perayaan dua hari besar ini menjadi momentum menunjukkan wajah kerukunan masyarakat,” kata Iqbal.
Pada tahun ini, rangkaian perayaan keagamaan berlangsung hampir bersamaan. Pawai ogoh-ogoh menjelang Nyepi dijadwalkan pada 18 Maret, disusul Nyepi pada 19 Maret. Pada malam yang sama atau sehari setelahnya diperkirakan berlangsung pawai takbiran menjelang Idul Fitri. Sementara Idul Fitri diperkirakan jatuh pada 20 atau 21 Maret.
Situasi ini membuat pemerintah daerah memandang perlu adanya kesepahaman bersama agar aktivitas keagamaan tidak saling mengganggu.
Dalam rapat tersebut disepakati sejumlah langkah praktis untuk menjaga harmoni. Misalnya, musik atau pengeras suara dalam pawai ogoh-ogoh dihentikan sementara saat azan berkumandang. Sebaliknya, peserta takbiran diminta tidak menggunakan pengeras suara secara berlebihan ketika melintasi kawasan umat Hindu yang sedang menjalankan Catur Brata Penyepian.
Selain itu, pemerintah juga menyoroti potensi gesekan yang dapat dipicu oleh narasi di media sosial. Aparat intelijen daerah mengingatkan bahwa dinamika perayaan keagamaan di daerah lain kerap memicu sentimen yang dapat merembet ke wilayah lain jika tidak disikapi secara bijak.
Iqbal meminta seluruh pihak aktif membangun narasi tandingan yang menekankan tradisi toleransi NTB.
“NTB harus menjadi contoh bagaimana masyarakat berbeda agama hidup rukun dan saling menghormati,” ujarnya.
Pemerintah daerah juga diminta memperkuat sosialisasi kepada masyarakat, terutama di wilayah yang belum terbiasa dengan tradisi ogoh-ogoh seperti sejumlah daerah di Pulau Sumbawa.
Dengan data kerukunan yang relatif tinggi, pemerintah berharap pertemuan dua momentum keagamaan besar ini justru menjadi bukti bahwa toleransi di NTB bukan hanya angka dalam laporan, tetapi praktik sosial yang hidup di tengah masyarakat. (Fd)