Puluhan Tahun Konflik Agraria Lantan-Karang Sidemen, Gubernur NTB Targetkan Tuntas Tahun Ini

Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhamad Iqbal memilih jalur mediasi untuk mencari kesepakatan antara masyarakat, pemerintah, dan perusahaan terkait kepastian hak atas tanah. Target itu disampaikan Iqbal dalam kapasitasnya sebagai Ketua Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi NTB pada rapat koordinasi teknis lanjutan di Kantor Dinas PUPR-PKP Provinsi NTB (Dok. Diskominfotik NTB)

Mataram, Kilas NTB — Konflik agraria yang membelit warga Desa Lantan dan Karang Sidemen, Kabupaten Lombok Tengah, selama puluhan tahun ditargetkan selesai pada 2026. Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhamad Iqbal memilih jalur mediasi untuk mencari kesepakatan antara masyarakat, pemerintah, dan perusahaan terkait kepastian hak atas tanah.

Penyelesaian konflik tersebut menjadi ujian bagi pelaksanaan reforma agraria di daerah. Persoalan tanah tidak hanya menyangkut penguasaan lahan, tetapi juga kepastian hukum bagi masyarakat serta pembagian manfaat tanah negara bekas hak guna usaha (HGU) sesuai ketentuan perundang-undangan.

Target itu disampaikan Iqbal dalam kapasitasnya sebagai Ketua Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi NTB pada rapat koordinasi teknis lanjutan di Kantor Dinas PUPR-PKP Provinsi NTB, Rabu, 21 Oktober 2026.

“Perjalanan panjang, puluhan tahun masyarakat ini memperjuangkan haknya untuk mendapatkan lahan secara legal. Persoalan hukumnya rumit, ada persoalan sejarahnya juga. Karena itu, kita mencari solusi melalui proses mediasi,” kata Iqbal.

Menurut dia, penyelesaian melalui jalur hukum berpotensi memperpanjang proses dan menambah beban biaya bagi para pihak. Mediasi dinilai dapat membuka ruang kompromi agar kesepakatan yang dicapai memiliki dasar hukum dan bisa ditindaklanjuti pemerintah pusat.

Iqbal mengaku telah beberapa kali menemui warga di kedua desa untuk mendengar aspirasi mereka secara langsung. Ia juga mempelajari kronologi dan dokumen pertanahan dari berbagai pihak sebelum mendorong penyelesaian konflik.

Namun, mediasi tidak berarti seluruh tuntutan masyarakat akan dipenuhi. Gubernur menekankan perlunya penyesuaian harapan dari setiap pihak untuk menemukan titik temu.

“Salah satu ciri-ciri bahwa kesepakatan ini bagus adalah kalau semua pihak tidak puas. Karena semua pihak harus mengurangi ekspektasinya,” ujar Iqbal.

Ia menilai kesepakatan yang adil membutuhkan kesediaan masyarakat, pemerintah, dan perusahaan untuk menerima kompromi. Pemerintah Provinsi NTB bersama pemerintah kabupaten berkomitmen mendampingi masyarakat dalam menindaklanjuti hasil kesepakatan yang nantinya dicapai.

Dalam rapat tersebut, Direktur Jenderal Penataan Agraria Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Embun Sari, mengingatkan bahwa pengaturan tanah negara bekas HGU harus mengacu pada peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021.

Ia mendorong penyelesaian yang mengakomodasi kepentingan para pihak melalui prinsip berbagi sesuai ketentuan hukum. Area yang berkaitan dengan kepentingan publik, termasuk mata air, perlu dikeluarkan terlebih dahulu dari objek yang dibahas untuk redistribusi tanah.

Ketentuan tersebut menjadi bagian penting dalam pembahasan karena penyelesaian konflik tidak cukup hanya menentukan pembagian lahan. Prosesnya juga harus memastikan kepentingan publik terlindungi dan setiap keputusan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Iqbal menyatakan siap kembali menemui warga Lantan dan Karang Sidemen untuk menjelaskan hasil kesepakatan. Langkah itu diharapkan mencegah kesalahpahaman mengenai keputusan yang diambil pemerintah bersama para pihak.

Pemerintah Provinsi NTB menargetkan penyelesaian konflik tersebut dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang telah menunggu selama puluhan tahun. Namun, target itu masih bergantung pada tercapainya kesepakatan dan tindak lanjut sesuai ketentuan hukum yang berlaku. (Red)

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama