.jpg) |
| (Dok. Diskominfotik NTB) |
Mataram (Kilasntb.com) — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mencatat penurunan angka kemiskinan pada 2025, di tengah tekanan ekonomi akibat koreksi sektor pertambangan pada paruh awal tahun.
Data September 2025 menunjukkan jumlah penduduk miskin NTB sebesar 637,18 ribu orang, turun 17,39 ribu orang dibanding Maret 2025. Secara persentase, angka kemiskinan menurun menjadi 11,38 persen atau berkurang 0,40 poin persentase. NTB juga masuk sembilan besar provinsi dengan penurunan kemiskinan tertinggi secara nasional tahun ini.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) NTB, Ahsanul Khalik, menyatakan capaian tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi kombinasi pemulihan ekonomi rakyat dan kebijakan yang lebih terarah.
“Penurunan ini terjadi saat ekonomi NTB sedang bertransisi. Artinya, intervensi sosial dan ekonomi pemerintah daerah cukup efektif menjangkau kelompok rentan,” ujarnya di Mataram, Jumat, 20 Februari 2026.
Selain penurunan jumlah penduduk miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) juga tercatat menurun. Hal ini menunjukkan rata-rata pengeluaran warga miskin semakin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan di antara kelompok miskin makin menyempit.
Dari sisi distribusi pengeluaran, Gini Ratio NTB pada September 2025 berada di kisaran 0,364. Angka ini lebih rendah dibanding sejumlah provinsi besar seperti Jawa Barat, DI Yogyakarta, dan DKI Jakarta. Porsi pengeluaran kelompok 40 persen terbawah di NTB juga mencapai sekitar 19,23 persen, masuk kategori ketimpangan rendah menurut standar Bank Dunia.
Menurut Khalik, perbaikan indikator sosial tersebut ditopang sejumlah faktor, antara lain peningkatan produksi pertanian, penguatan UMKM dan perdagangan lokal, perlindungan sosial yang dipadukan dengan pemberdayaan, serta bertambahnya lapangan kerja.
“Produksi padi meningkat signifikan sepanjang 2025 dan sektor UMKM mulai kembali bergerak seiring pulihnya aktivitas ekonomi. Ini berdampak langsung pada pendapatan rumah tangga miskin,” katanya.
Ia menambahkan, tantangan berikutnya adalah menjaga momentum melalui penguatan sektor pertanian bernilai tambah, penciptaan lapangan kerja padat karya, serta industrialisasi berbasis sumber daya lokal.
“Ukuran keberhasilan pembangunan bukan hanya pertumbuhan ekonomi, tetapi seberapa banyak warga yang keluar dari kemiskinan. Tahun pertama ini menjadi fondasi untuk itu,” ujarnya. (Fd)