 |
| (Dok. Diskominfotik NTB) |
Mataram (Kilasntb.com) — Sekretaris Daerah NTB, Abul Chair, menegaskan keberhasilan layanan kebencanaan tidak bisa lagi diukur dari tumpukan dokumen dan laporan administratif. Ukuran sesungguhnya, kata dia, adalah sejauh mana masyarakat benar-benar terlindungi saat bencana terjadi.
Pernyataan itu disampaikan Abul Chair saat membuka Lokakarya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Berbasis Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Sub Urusan Bencana tingkat kabupaten/kota di Mataram, Rabu, 3 Juni 2026.
“SPM kebencanaan bukan sekadar administrasi atau laporan. Ukurannya adalah apakah masyarakat merasakan perlindungan nyata dari pemerintah,” kata Abul Chair.
Ia menilai pendekatan birokratis dalam penanggulangan bencana harus diubah menjadi pelayanan yang langsung menyentuh kebutuhan warga. Menurut dia, daerah rawan bencana seperti NTB membutuhkan sistem perlindungan yang bekerja cepat, terukur, dan dapat dirasakan masyarakat.
NTB selama ini masuk wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi terhadap gempa bumi, banjir, tanah longsor, hingga tsunami. Karena itu, pemerintah daerah diminta tidak berhenti pada penyusunan regulasi dan dokumen perencanaan semata.
“Pertanyaannya sederhana, apakah masyarakat memahami ancaman bencana di sekitarnya? Apakah sistem peringatan dini berfungsi? Apakah pemerintah hadir saat masyarakat membutuhkan perlindungan? Itu ukuran keberhasilan yang sebenarnya,” ujarnya.
Lokakarya tersebut digelar Program SIAP SIAGA bersama BPBD, BNPB, dan Pemerintah Provinsi NTB sebagai upaya memperkuat penerapan Standar Pelayanan Minimal kebencanaan di seluruh kabupaten dan kota.
Abul Chair juga mengingatkan bahwa pembangunan daerah ke depan tidak boleh mengabaikan risiko bencana. Menurut dia, orientasi pembangunan yang hanya mengejar pertumbuhan tanpa memperhitungkan aspek mitigasi akan memperbesar kerentanan masyarakat.
“Pembangunan harus menjamin keselamatan warga. Mitigasi bencana harus masuk sejak tahap perencanaan,” katanya.
Ia menekankan penguatan layanan kebencanaan tidak dapat dibebankan kepada pemerintah semata. Dunia usaha, akademisi, organisasi masyarakat, hingga warga disebut harus terlibat dalam membangun sistem penanggulangan bencana yang tangguh.
Menurut Abul Chair, pengalaman panjang NTB menghadapi berbagai bencana semestinya menjadi pelajaran penting untuk memperkuat kesiapsiagaan dan pelayanan publik.
“Bencana memang tidak bisa dihindari, tetapi dampaknya bisa dikurangi jika pemerintah dan masyarakat siap,” ujar dia.
Pemerintah Provinsi NTB mendorong seluruh pemerintah kabupaten dan kota menjadikan lokakarya tersebut sebagai ruang evaluasi untuk membedah persoalan layanan kebencanaan di daerah masing-masing, sekaligus menyusun langkah konkret yang lebih efektif di lapangan. (Red)