 |
| Peluncuran program di SMKN 5 Mataram dihadiri Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal (Dok. Diskominfotik NTB) |
Mataram, Kilas NTB – Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal memulai reformasi besar di sektor pendidikan. Sasaran utamanya bukan lagi mengejar sekolah unggulan, melainkan menghapus ketimpangan mutu antar-SMA dan SMK yang selama ini memicu persaingan dalam sistem penerimaan siswa.
Peluncuran program di SMKN 5 Mataram, Rabu, 15 Juli 2026, menjadi penanda dimulainya kebijakan baru yang mengubah pola pembinaan kepala sekolah, penguatan SMK, hingga keterkaitan pendidikan dengan ketahanan pangan.
Iqbal menilai persoalan utama pendidikan NTB bukan terletak pada sistem zonasi, melainkan kualitas sekolah yang belum merata.
"Kalau kualitas seluruh SMA dan SMK kita sama baiknya, masyarakat tidak lagi sibuk mencari sekolah favorit. Karena itu yang harus kita benahi terlebih dahulu adalah kualitas sekolahnya," kata Iqbal.
Untuk menjawab persoalan tersebut, Pemprov NTB meluncurkan Golden Ticket, mekanisme seleksi terbuka bagi kepala sekolah yang dinilai memiliki kemampuan memimpin percepatan peningkatan mutu sekolah.
Sebanyak tujuh kepala sekolah terpilih akan ditempatkan di sekolah-sekolah yang membutuhkan pembenahan. Mereka memperoleh insentif di atas gaji pokok, diberi keleluasaan memilih dua guru pendamping melalui skema Silver Ticket, serta diminta menyusun proyek perubahan dalam waktu satu bulan.
Iqbal menegaskan penugasan itu bukan bentuk hukuman.
"Ini penghargaan. Mereka kami kirim untuk mempercepat perubahan di sekolah yang membutuhkan pemimpin terbaik."
Reformasi juga diarahkan agar lulusan SMK lebih siap memasuki dunia kerja. Pemprov akan mengembangkan sekolah vokasi berbasis potensi daerah dan kebutuhan industri, mulai dari pertambangan, alat berat, mekanik hingga konstruksi di kawasan Hu'u dan Lunyuk.
Selain kompetensi teknis, kemampuan bahasa Inggris menjadi perhatian pemerintah.
"SMK harus menjadi tempat lahirnya tenaga kerja yang profesional, adaptif, dan siap bersaing, bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan industri di NTB, tetapi juga di tingkat nasional dan global," ujarnya.
Di sisi lain, Pemprov NTB memberikan relaksasi penggunaan Dana BOS agar sekolah dapat menambah penghasilan guru dan tenaga kependidikan berstatus PPPK Paruh Waktu. Mulai September, mereka akan menerima tambahan sedikitnya Rp500 ribu per bulan di luar hak yang telah diterima sebelumnya.
Iqbal juga mengaitkan pendidikan dengan pengendalian inflasi melalui Gerakan Tanam Cabai untuk Pengendalian Inflasi (TAPSI). Seluruh siswa baru SMA, SMK, dan SLB diwajibkan menanam satu pohon cabai.
Dengan sekitar 41 ribu peserta didik baru tahun ini, pemerintah memperkirakan akan tersedia lebih dari 20 ton cabai sebagai cadangan daerah sekaligus sarana pendidikan karakter.
"Ini bukan sekadar menanam cabai. Anak-anak belajar menyemai, merawat, memanen hingga memasarkan hasilnya. Mereka belajar bertanggung jawab, peduli lingkungan, sekaligus membangun keterampilan hidup," kata Iqbal.
Dalam kesempatan itu, Iqbal juga menegaskan komitmen terhadap pendidikan inklusif. Pemprov sedang menyiapkan kendaraan antar-jemput bagi sekolah luar biasa (SLB) agar anak berkebutuhan khusus tidak kehilangan akses pendidikan akibat kendala transportasi.
"Negara harus memastikan tidak ada satu pun anak yang tertinggal. No one left behind," ujar Iqbal.
Melalui rangkaian kebijakan tersebut, Pemprov NTB mengubah fokus pembangunan pendidikan dari sekadar pemerataan akses menjadi pemerataan mutu. Kepala sekolah dijadikan ujung tombak reformasi, sementara sekolah vokasi diarahkan lebih dekat dengan kebutuhan industri dan pendidikan karakter diperkuat melalui program ketahanan pangan. (Red)