 |
| Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri dalam rapat paripurna di Kantor DPRD NTB (Dok. Diskominfotik NTB) |
Mataram, Kilas NTB – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mulai mengarahkan kebijakan anggaran 2027 untuk mempercepat pengentasan kemiskinan, memperkuat ketahanan pangan dan energi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis pariwisata dan industri agromaritim.
Komitmen itu ditandai dengan pengajuan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2027 kepada DPRD NTB dalam rapat paripurna di Kantor DPRD NTB, Selasa, 14 Juli 2026.
Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri yang mewakili Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mengatakan arah APBD 2027 difokuskan pada program yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat di tengah proyeksi kapasitas fiskal daerah yang lebih kuat.
"Tema ini mencerminkan arah pembangunan NTB yang berfokus pada program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara nyata, baik dalam jangka pendek maupun berkelanjutan," kata Indah Dhamayanti Putri dalam pidatonya.
Menurut dia, ruang fiskal yang diperkirakan meningkat tidak akan digunakan secara serampangan. Pemerintah tetap memprioritaskan belanja wajib, anggaran yang telah ditentukan penggunaannya, serta program-program strategis yang mendukung agenda pembangunan daerah.
"Pengelolaan anggaran akan terus mengedepankan prinsip efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sebagai bagian dari upaya memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah," ujarnya.
Pemprov menetapkan tema pembangunan 2027, yakni Akselerasi Pengentasan Kemiskinan, Ketahanan Pangan dan Energi, Penyiapan Ekosistem Industri Agromaritim, serta Pembangunan Destinasi Pariwisata Berkualitas Berkelanjutan. Tema tersebut menjadi acuan penyusunan seluruh program dan alokasi anggaran pada tahun depan.
Indah mengatakan sinergi pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor penting dalam mempercepat pembangunan di NTB. Salah satu indikatornya ialah beroperasinya Bendungan Meninting yang baru diresmikan Presiden Prabowo Subianto.
"Peresmian Bendungan Meninting semakin memperkokoh posisi NTB sebagai salah satu penyangga ketahanan pangan nasional, sekaligus memperkuat ketahanan pangan, ketahanan air, dan ketahanan energi nasional," katanya.
Selain sektor pangan, pemerintah daerah juga menargetkan sektor pariwisata tetap menjadi mesin pertumbuhan ekonomi. Keberhasilan penyelenggaraan Pocari Sweat Run Lombok 2026 disebut memberi efek berganda terhadap hotel, transportasi, UMKM, dan ekonomi kreatif.
Momentum itu akan dilanjutkan melalui penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2026, Porprov XII NTB, hingga persiapan menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII pada 2028.
Dalam dokumen KUA-PPAS yang diajukan, pemerintah memuat tiga kerangka utama APBD 2027, yakni pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Ketiga komponen tersebut akan dibahas bersama DPRD sebelum ditetapkan menjadi APBD 2027.
Pemprov NTB berharap pembahasan KUA-PPAS berlangsung tepat waktu agar APBD 2027 dapat segera menjadi instrumen percepatan pembangunan, terutama untuk menekan angka kemiskinan, memperkuat ketahanan pangan dan energi, serta meningkatkan daya saing ekonomi daerah. (Red)