 |
| Rapat Kerja dan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) 2026 di Senggigi Lombok Barat (Dok. Diskominfotik NTB) |
Lombok Barat, Kilas NTB – Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengingatkan para gubernur agar tidak menjadikan keterbatasan anggaran sebagai alasan lambannya pembangunan.
Di hadapan para kepala daerah dalam Rapat Kerja dan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) 2026 di Senggigi, Kamis, 16 Juli 2026, ia menegaskan pemerintah daerah harus menjadi penggerak perubahan.
"Keterbatasan fiskal tidak boleh menjadi alasan bagi daerah untuk berjalan di tempat. Pemerintah daerah harus menjadi transformer, bukan sekadar survivor," kata Bima Arya.
Menurut dia, kepala daerah kini menghadapi tantangan yang jauh lebih kompleks, mulai dari dinamika geopolitik, pelaksanaan program prioritas nasional, hingga perkembangan media digital dan risiko tata kelola pemerintahan. Kondisi itu, kata dia, menuntut kepemimpinan yang adaptif, visioner, sekaligus berintegritas.
Bima mengatakan gubernur memikul dua peran sekaligus, yakni sebagai kepala daerah otonom dan wakil pemerintah pusat di daerah. Karena itu, mereka dituntut mampu menjaga koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, memperkuat birokrasi, membangun sinergi dengan Forkopimda, serta menyelesaikan persoalan lintas wilayah.
Ia menilai transformasi daerah harus dimulai dari pembenahan tata kelola. Langkah tersebut meliputi efisiensi belanja daerah, peningkatan investasi, optimalisasi aset, penguatan kinerja BUMD dan BLUD, penyederhanaan regulasi, hingga percepatan penyusunan tata ruang.
"Daerah harus mampu mengubah setiap tantangan menjadi peluang," ujarnya.
Dalam paparannya, Bima juga menyebut Nusa Tenggara Barat sebagai salah satu motor pertumbuhan ekonomi nasional bersama Maluku Utara dan Sulawesi Tengah. Menurutnya, capaian tersebut membuktikan daerah mampu menjadi lokomotif pembangunan ketika didukung kepemimpinan yang kuat dan inovasi yang berkelanjutan.
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mengatakan APPSI bukan sekadar forum seremonial para gubernur. Organisasi itu, menurut dia, harus menjadi ruang untuk bertukar solusi atas persoalan pembangunan yang dihadapi setiap daerah.
"APPSI bukan sekadar forum koordinasi antarpemerintah provinsi, melainkan ruang kolaborasi untuk saling belajar, bertukar pengalaman, dan menghadirkan solusi atas berbagai tantangan pembangunan," kata Iqbal.
Ia menegaskan setiap provinsi memiliki tantangan berbeda, tetapi memiliki tujuan yang sama, yakni memperkuat kemandirian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Kemajuan Indonesia tidak dibangun oleh satu daerah, melainkan oleh seluruh provinsi yang saling belajar dan saling menguatkan," ujarnya.
Ketua Umum APPSI Rudy Mas'ud mengatakan forum tersebut diarahkan untuk menghasilkan rekomendasi yang berangkat dari persoalan nyata di daerah. Menurut dia, APPSI juga mendorong penguatan UMKM serta reformulasi kebijakan Pajak Air Permukaan agar mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Raker dan Munaslub APPSI 2026 mengangkat tema "UMKM Berdaya Saing Global dan Optimalisasi Pajak Air Permukaan untuk Peningkatan Pendapatan Asli Daerah". Forum ini dihadiri para gubernur, wakil gubernur, pejabat kementerian, serta kepala daerah dari berbagai provinsi di Indonesia. Hasil pertemuan diharapkan menjadi rekomendasi kebijakan yang memperkuat hubungan pemerintah pusat dan daerah sekaligus mempercepat transformasi pembangunan di seluruh Indonesia. (Red)