 |
| Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) (Dok. Diskominfotik NTB) |
Mataram, Kilas NTB – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) mengkaji skema pembiayaan risiko bencana di Nusa Tenggara Barat (NTB).
NTB dipilih sebagai wilayah percontohan untuk memetakan kesenjangan pembiayaan bencana sekaligus merumuskan instrumen perlindungan finansial yang dapat diterapkan hingga tingkat masyarakat.
Kajian tersebut dijalankan melalui program Integrated Solutions for Disaster Risk Management and Social Protection (ISASP) dengan melibatkan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) NTB. Pengumpulan data dan analisis dilakukan dengan melihat kondisi pembiayaan risiko bencana di tingkat daerah dan nasional.
Sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata menjadi perhatian dalam kajian karena memiliki keterkaitan langsung dengan mata pencaharian masyarakat serta menghadapi risiko bencana dan perubahan iklim.
Direktur Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana BNPB, Dr. Udrekh, mengatakan penguatan ketangguhan bencana membutuhkan dukungan pembiayaan yang dapat diakses secara cepat ketika bencana terjadi.
"Penguatan ketangguhan bencana menuntut ketersediaan akses keuangan yang memadai, andal, dan tepat waktu bagi pemerintah, dunia usaha, maupun rumah tangga saat terjadi bencana," kata Udrekh.
Sejumlah instrumen pembiayaan yang dikaji antara lain asuransi mikro, dana cadangan, dan mekanisme pengalihan risiko. Kajian juga melihat berbagai hambatan hukum, finansial, dan kelembagaan yang dapat memengaruhi penerapan skema tersebut.
Program ini sekaligus menghubungkan pembiayaan risiko iklim dan bencana dengan perlindungan sosial adaptif. Pendekatan tersebut diarahkan untuk memperkuat kemampuan masyarakat dalam menghadapi berbagai tahapan bencana, mulai dari antisipasi hingga pemulihan.
Commission Manager/Principal Advisor GIZ ISASP Indonesia, Cut Sri Rozanna, mengatakan perlindungan sosial adaptif perlu ditempatkan sebagai bagian dari sistem yang terintegrasi dengan upaya pengurangan risiko bencana.
"Perlindungan sosial adaptif tidak boleh sekadar dipandang sebagai program tunggal. Hal ini harus dibangun sebagai sebuah sistem terpadu dari hulu ke hilir," tegas Cut Sri Rozanna.
Ketua FPRB NTB, Dr. Rahmat Sabani, mengatakan perlindungan finansial perlu menjadi bagian dari pembangunan ketangguhan masyarakat. Menurut dia, mitigasi bencana tidak cukup hanya dilakukan melalui pembangunan fisik.
"Membangun ketangguhan masyarakat lokal membutuhkan sistem yang berkesinambungan dan tidak terputus, mulai dari upaya mitigasi di hulu hingga penyediaan perlindungan finansial di hilir," kata Rahmat.
Kajian tersebut melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah, OJK Regional NTB, pelaku usaha, dan kelompok masyarakat desa. Seluruh data dan temuan akan dirangkum dalam Gap Assessment Report yang ditargetkan selesai pada November 2026.
Laporan tersebut nantinya menjadi dasar penyusunan pilihan kebijakan dan rancangan produk keuangan adaptif di NTB. Hasil kajian juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengembangan skema pembiayaan risiko bencana di daerah lain di Indonesia. (Red)