 |
| Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi NTB, Ahsanul Khalik saat Rapat Rutin Kominda NTB di Mataram (Dok. Dsikominfotik NTB) |
Mataram, Kilas NTB — Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) Nusa Tenggara Barat (NTB) menyoroti sejumlah persoalan yang berpengaruh langsung terhadap stabilitas daerah, mulai dari ketersediaan kebutuhan pokok, ancaman kekeringan terhadap pertanian, ketepatan penyaluran bantuan sosial, hingga evaluasi MotoGP Mandalika 2026.
Isu tersebut dibahas dalam Rapat Rutin Kominda NTB di Mataram, Kamis (15/10/2026). Forum lintas instansi itu menekankan bahwa keamanan daerah tidak cukup diukur dari minimnya gangguan, tetapi juga dari kemampuan pemerintah memastikan masyarakat dapat beraktivitas, bekerja, dan mengakses pelayanan publik dengan tenang.
Pembahasan tersebut menempatkan persoalan ekonomi, pelayanan publik, perlindungan konsumen, dan dinamika sosial sebagai bagian penting dari stabilitas daerah. Koordinasi antarlembaga diperlukan agar masalah yang berkembang dapat dideteksi lebih awal, diverifikasi, dan ditangani sesuai kewenangan masing-masing.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi NTB, Ahsanul Khalik, menegaskan pentingnya komunikasi publik yang cepat, akurat, terverifikasi, dan terkoordinasi dalam merespons berbagai isu di masyarakat.
Menurut dia, pemerintah perlu menyampaikan informasi berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Klarifikasi juga harus dilakukan secara proporsional dengan melibatkan perangkat daerah dan instansi terkait.
Komunikasi publik, kata Ahsanul, tidak boleh berhenti pada penjelasan atau pelurusan informasi. Jika persoalan yang berkembang berakar pada masalah nyata yang dirasakan masyarakat, komunikasi harus disertai langkah penyelesaian oleh instansi yang berwenang.
Dengan pendekatan tersebut, masyarakat tidak hanya memperoleh kejelasan informasi, tetapi juga kepastian bahwa persoalan yang mereka hadapi ditangani oleh pemerintah.
Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Bakesbangpoldagri) NTB, Surya Bahari, menekankan pentingnya menjaga kerukunan dan hubungan antarelemen masyarakat untuk mempertahankan kondusivitas daerah.
Menurutnya, stabilitas tidak cukup dibangun melalui koordinasi kelembagaan. Sikap saling menghormati, komunikasi terbuka, dan kedewasaan dalam menyikapi perbedaan juga menjadi faktor penting.
Ia menegaskan, penanganan persoalan sosial perlu mengedepankan dialog dan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Upaya menjaga keamanan juga harus tetap memberi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi.
Dari sisi keamanan, Direktur Intelkam Polda NTB, Kombes Pol. Budi Wahyono, memaparkan perkembangan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat serta sejumlah isu yang membutuhkan perhatian bersama.
Paparan tersebut menekankan pentingnya deteksi dini, pertukaran informasi, komunikasi dengan para pemangku kepentingan, dan koordinasi lintas sektor. Langkah-langkah itu diperlukan untuk mengantisipasi perkembangan situasi tanpa mengabaikan pendekatan profesional dan proporsional.
Rapat Kominda turut membahas evaluasi penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2026, termasuk aspek keselamatan pengunjung, perlindungan konsumen, dan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal. Persoalan ketersediaan bahan bangunan, pelaksanaan program strategis pemerintah, serta dinamika sosial juga menjadi perhatian.
Forum tersebut diikuti unsur Bakesbangpoldagri NTB, Polda NTB, Korem 162/Wira Bhakti, Kejaksaan Tinggi NTB, Lanal Mataram, Direktorat Jenderal Pajak, Bea Cukai Mataram, Lanud Zainuddin Abdul Madjid, Kantor Imigrasi Kelas I Mataram, dan instansi terkait lainnya.
Kominda NTB mendorong setiap instansi memperkuat pertukaran informasi dan menindaklanjuti persoalan sesuai tugas serta kewenangannya. Koordinasi lintas sektor diharapkan tidak hanya menjaga situasi keamanan tetap kondusif, tetapi juga memastikan persoalan yang berdampak langsung terhadap masyarakat mendapat penanganan yang tepat. (Red)