 |
| Sekretaris Daerah NTB, Abul Chair, saat mengukuhkan sejumlah pejabat fungsional dan anggota Dewan Pendidikan Provinsi NTB periode 2026–2031 di Mataram (Dok. Diskominfotik NTB) |
Mataram, KilasNTB – Kepala sekolah diminta tidak hanya sibuk mengurus administrasi, tetapi juga memastikan tidak ada anak didik yang tertinggal dari proses pendidikan. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyoroti persoalan siswa yang kerap absen dan berisiko putus sekolah sebagai bagian dari pembenahan tata kelola pendidikan daerah.
Pesan itu disampaikan Sekretaris Daerah NTB, Abul Chair, saat mengukuhkan sejumlah pejabat fungsional dan anggota Dewan Pendidikan Provinsi NTB periode 2026–2031 di Mataram, Selasa, 10 November 2026.
Abul Chair meminta kepala sekolah mengubah orientasi kepemimpinan. Pengelolaan sekolah, menurut dia, tidak boleh berhenti pada penyelesaian laporan administratif. Kepala sekolah harus mengetahui kondisi peserta didik dan mendeteksi sejak dini anak-anak yang berpotensi meninggalkan bangku sekolah.
“Jadilah pemimpin pembelajaran, bukan sekadar pengurus administrasi. Kenali keadaan sekolah, perhatikan mana anak didik yang sering tidak hadir atau berisiko putus sekolah,” kata Abul Chair.
Ia menegaskan, laporan administrasi memang diperlukan untuk mengukur kinerja satuan pendidikan. Namun, perhatian terhadap keberlangsungan pendidikan siswa harus menjadi prioritas.
“Laporan angka-angka itu penting, tetapi masa depan anak-anak kita jauh lebih penting,” ujarnya.
Persoalan anak putus sekolah menjadi salah satu tantangan mendasar dalam pembangunan sumber daya manusia. Karena itu, Abul Chair meminta kepala sekolah tidak hanya mengejar pemenuhan indikator administratif, tetapi juga membangun lingkungan pendidikan yang aman dan inklusif.
Ia menginstruksikan sekolah untuk mencegah diskriminasi, perundungan, serta pungutan liar yang membebani orang tua siswa. Pengelolaan anggaran dan fasilitas pendidikan, termasuk laboratorium serta sanitasi, juga harus dilakukan secara transparan.
Menurut Abul Chair, kualitas pendidikan tidak cukup diukur dari kelengkapan fasilitas dan dokumen pelaporan. Pengelolaan sekolah harus menghasilkan perubahan yang dirasakan langsung oleh peserta didik.
Selain pembenahan kepemimpinan sekolah, Pemprov NTB juga mendorong penguatan profesionalisme aparatur melalui pengukuhan pejabat fungsional. Jabatan tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai pengakuan administratif atas kompetensi, melainkan menjadi instrumen penyelesaian persoalan di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).
“Tunjukkan bahwa keahlian Bapak dan Ibu hadir sebagai solusi, mampu membina, memperbaiki, menguatkan tata kelola, dan membantu penyelesaian masalah di OPD masing-masing sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” kata Abul Chair.
Dalam kesempatan yang sama, Pemprov NTB meresmikan anggota Dewan Pendidikan Provinsi NTB periode 2026–2031 yang diketuai H. Lendek Jayadi.
Abul Chair meminta Dewan Pendidikan menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian rekomendasi secara independen. Lembaga tersebut diharapkan tidak sekadar menjadi pelengkap struktur pemerintahan, tetapi mampu mengidentifikasi persoalan pendidikan berdasarkan data dan aspirasi masyarakat.
“Dewan Pendidikan ini sangat kita butuhkan untuk membaca data, mendengarkan suara masyarakat, lalu memberikan rekomendasi yang tajam,” ujarnya.
Ia juga meminta Dewan Pendidikan mengidentifikasi persoalan mendasar yang menghambat peningkatan mutu pendidikan di NTB dan merumuskan rekomendasi perbaikan bagi pemerintah daerah.
Abul Chair meminta seluruh pejabat yang baru dilantik segera memetakan persoalan di unit kerja masing-masing, menyusun prioritas terukur, dan mengembangkan inovasi pelayanan.
“Jabatan ini adalah amanat, bukan sekadar untuk dibanggakan. Mari kita buktikan kinerja kita dan hadirkan suasana pendidikan serta pelayanan publik di NTB yang semakin bermutu dan membahagiakan,” katanya.
Pembenahan tata kelola pendidikan tersebut kini menjadi salah satu pekerjaan pemerintah daerah. Perhatian terhadap siswa yang berisiko putus sekolah, pencegahan perundungan, transparansi anggaran, hingga penguatan kepemimpinan pembelajaran menjadi sejumlah agenda yang didorong Pemprov NTB melalui penguatan peran kepala sekolah dan Dewan Pendidikan. (Red)