 |
| Rapat Koordinasi Integrasi Sistem Melalui SPLP, diselenggarakan Dinas Kominfotik Provinsi NTB, di Gedung Sangkareang, Mataram (10/11/2026) (Dok. Diskominfotik NTB) |
Mataram, KilasNTB – Sebanyak 62 dari 227 layanan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) masih berjalan secara manual. Data Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) NTB itu menunjukkan digitalisasi pelayanan belum sepenuhnya menjangkau seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
Dari total 227 layanan yang terdata, sebanyak 158 merupakan layanan publik dan 69 lainnya layanan administrasi pemerintahan. Sebanyak 165 layanan atau sekitar 73 persen telah menggunakan sistem elektronik. Adapun 27 persen sisanya masih mengandalkan mekanisme konvensional.
Pemerintah Provinsi NTB kini mendorong integrasi aplikasi antar-OPD melalui Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP). Langkah ini sekaligus menjadi strategi mengatasi persoalan banyaknya aplikasi pemerintahan yang memiliki fungsi serupa, tetapi berjalan sendiri-sendiri.
Kepala Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Dinas Kominfotik NTB, Yasrul, mengatakan pemerintah tidak lagi berorientasi pada penambahan jumlah aplikasi. Fokusnya adalah mengoptimalkan sistem yang sudah tersedia melalui integrasi dan berbagi pakai aplikasi.
“Strategi pemerintah saat ini bukan lagi memperbanyak aplikasi, tetapi mendorong integrasi dan berbagi pakai aplikasi,” kata Yasrul dalam Rapat Koordinasi Integrasi Sistem Melalui SPLP di Gedung Sangkareang, Kantor Gubernur NTB, Selasa, 10 November 2026.
Menurut Yasrul, pengembangan aplikasi secara terpisah berpotensi menimbulkan duplikasi fungsi, pemborosan anggaran, dan penginputan data berulang. Integrasi diperlukan agar aplikasi antarinstansi dapat saling bertukar informasi tanpa harus membangun sistem penghubung secara terpisah.
SPLP menjadi infrastruktur yang memungkinkan dua atau lebih aplikasi pemerintah berkomunikasi melalui satu sistem penghubung. Dengan mekanisme tersebut, pertukaran data dapat dilakukan secara lebih terstruktur dan mendukung interoperabilitas layanan pemerintahan.
Langkah NTB ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Regulasi tersebut mengamanatkan penggunaan sistem penghubung layanan pemerintah untuk mendukung keterpaduan layanan elektronik.
Pemprov NTB juga telah mengembangkan NTB Digital Hub sebagai portal integrasi layanan digital. Portal yang dapat diakses melalui digitalhub.ntbprov.go.id itu menjadi pintu masuk berbagai layanan milik OPD, baik untuk masyarakat maupun kebutuhan administrasi pemerintahan.
Hingga November 2026, sebanyak 30 layanan telah terintegrasi dalam portal tersebut. Pemprov NTB menargetkan penambahan 10 layanan setiap tahun hingga mencapai 60 layanan pada 2029.
Yasrul menegaskan, integrasi melalui Digital Hub tidak mengambil alih kewenangan OPD dalam mengelola aplikasi masing-masing. OPD tetap menjadi pengelola sistem utama, sedangkan Digital Hub menyediakan akses terpadu bagi masyarakat.
Integrasi juga tidak sebatas mengumpulkan tautan aplikasi dalam satu portal. Pemerintah menggunakan mekanisme Application Programming Interface (API) agar fungsi dan modul layanan dari aplikasi OPD dapat diakses melalui sistem yang terhubung.
Selain integrasi antaraplikasi di lingkungan provinsi, Pemprov NTB membuka peluang berbagi pakai sistem dengan pemerintah kabupaten dan kota. Aplikasi E-SAKIP dan Satu Data NTB disebut telah menjadi contoh sistem yang berpotensi direplikasi untuk memenuhi kebutuhan pemerintahan daerah lainnya.
Pemprov NTB juga menjajaki interoperabilitas data dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) milik Kementerian Dalam Negeri. Integrasi tersebut diharapkan dapat mengurangi penginputan data berulang pada aplikasi pemerintah daerah, termasuk untuk kebutuhan dashboard eksekutif.
Namun, realisasi integrasi data SIPD masih bergantung pada kesesuaian teknis dan ketentuan yang berlaku.
Yasrul meminta setiap OPD mulai mengidentifikasi layanan yang memungkinkan untuk diintegrasikan. Koordinasi antartenaga teknis dan operator dinilai menjadi bagian penting dalam memastikan keterhubungan sistem berjalan.
“Integrasi ini bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan teknologi, tetapi juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan efisiensi, memperkuat kinerja pemerintahan digital, dan pada akhirnya memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat,” ujarnya.
Dengan 62 layanan yang masih manual dan baru 30 layanan terintegrasi dalam Digital Hub, pekerjaan digitalisasi pemerintahan NTB masih berlanjut. Target 60 layanan terintegrasi pada 2029 menjadi salah satu tolok ukur pengembangan ekosistem pemerintahan digital di daerah tersebut. (Red)