Seleksi KPID NTB Dipersoalkan, Forum TV Lokal Ungkap Dugaan Titipan Politik

Wakil Ketua Forum TV Lokal (FTV) Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Saparudin Aldi (Dok. Istimewa)

Mataram, KilasNTB – Wakil Ketua Forum TV Lokal (FTV) Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Saparudin Aldi, mempersoalkan proses seleksi calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) NTB. Ia menilai tahapan seleksi belum sepenuhnya terbuka dan mempertanyakan hasil yang dinilai tidak mengakomodasi unsur praktisi penyiaran.

Aldi mengatakan, seleksi anggota lembaga independen seperti KPID semestinya berlangsung transparan, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Namun, menurut dia, sejumlah pertanyaan muncul sejak proses seleksi berlangsung hingga penetapan peserta yang dinyatakan lolos.

Ia mengaku menerima informasi dari sumber internal mengenai dugaan keterkaitan sejumlah peserta yang lolos seleksi dengan tim sukses gubernur. Informasi tersebut, kata dia, juga menyebut adanya dugaan pembagian posisi dalam proses penentuan anggota KPID NTB.

Selain dugaan keterkaitan politik, Aldi mempertanyakan hasil Computer Assisted Test (CAT) yang disebut menjadi perhatian sejumlah pihak. Ia meminta proses seleksi tersebut dilihat secara terbuka, terutama menyangkut objektivitas penilaian dan penentuan peserta yang melaju ke tahapan berikutnya.

Dewan Pengawal LPP Selaparang TV itu juga menyinggung dugaan keterlibatan kepentingan politik dalam penentuan calon anggota KPID NTB. Ia mengaitkan dugaan tersebut dengan unsur tim sukses gubernur dan pimpinan DPRD NTB.

Menurut Aldi, persoalan itu perlu mendapat perhatian karena KPID merupakan lembaga independen yang memiliki kewenangan dalam pengawasan penyiaran. Karena itu, proses pengisian keanggotaan lembaga tersebut harus terbebas dari intervensi kepentingan politik.

Persoalan lain yang disampaikan Aldi adalah tidak terakomodasinya unsur praktisi penyiaran dalam komposisi peserta yang lolos seleksi. Padahal, menurut dia, praktisi memiliki pengalaman langsung dalam pengelolaan lembaga penyiaran, produksi program, penerapan standar siaran, hingga persoalan teknis pengawasan di lapangan.

"KPID membutuhkan anggota yang tidak hanya memahami regulasi secara teoritis, tetapi juga mengerti praktik penyiaran," ujarnya.

Ia menilai pengalaman praktisi penyiaran merupakan salah satu kompetensi yang relevan dengan tugas KPID. Tanpa keterwakilan unsur tersebut, kata Aldi, pemahaman terhadap persoalan industri penyiaran berpotensi tidak terakomodasi secara memadai dalam komposisi keanggotaan.

"Mengabaikan unsur praktisi sama saja dengan mengesampingkan pengalaman dan kompetensi yang sangat relevan dengan tugas lembaga tersebut," kata dia.

Aldi pun menyoroti keterbukaan proses seleksi dan komposisi calon anggota yang dinyatakan lolos. Ia menilai kedua aspek tersebut menjadi bagian penting untuk memastikan KPID NTB menjalankan fungsi pengawasan penyiaran secara independen. (Red)

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama