Mataram (Kilasntb.com) - Stunting menjadi isu utama pada bidang kesehatan yang membutuhkan percepatan penyelesaian, hal ini mengetuk Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Nusa Tenggara Barat menggelar Workshop Disseminasi studi kasus dan pembelajaran Baik Stunting di Provinsi NTB, pada Rabu (27/09/2023) di Hotel Aston Inn Mataram.
PJ Istri Gubernur NTB, Hj. Lale Prayatni selaku PJ Ketua TP-PKK NTB secara resmi membuka workshop tersebut, dalam sambutannya, ia menyebut tiga hal yang menjadi tujuan khusus dalam kegiatan Workshop Diseminasi studi kasus dan pembelajaran Baik Stunting yakni, pertama terjalinnya kerja sama dalam penelitian kajian atau analisis terkait kajian stunting di Provinsi NTB, kedua tersedianya policy brief terkait stunting yang dapat dijadikan informasi bagi pengampu masyarakat dalam mempercepat stunting dan terakhir yaitu tersedianya data dan informasi hasil penelitian kajian atau analisis lanjut terkait kajian stunting yang dapat digunakan sebagai refrensi mengambil keputusan kepentingan di NTB.
"Saya berharap nanti dari hasil penelitian Workshop dan Diseminasi studi kasus dan pembelajaran Baik Stunting di Provinsi NTB ini akan ada hal yang memang bisa kami lakukan terkait dengan percepatan pada penurunan angka stunting" imbuhnya.
Di tempat yang sama, Ketua Pokja Dampak Kependudukan Perwakilan BKKBN NTB, Wahyu Hidayat Yusuf menyampaikan, Witra kerja lingkup Provinsi NTB yang berada di Kabupaten/Kota di Pulau Lombok serta Perguruan Tinggi menjadi sasaran utama kegiatan Workshop dan Diseminasi studi kasus dan pembelajaran Baik Stunting di Provinsi NTB
Sementara itu, Studi status Gizi (SSGI), prevalensi Stunting di Provinsi NTB naik dari 31,4% pada tahun 2021 menjadi 32,7% pada tahun 2022. Angka tersebut lebih tinggi dari angka rata-rata nasional (21,6% dan di atas ambang batas WHO (<20%) dan masih jauh dari target nasional sebesar 14% di tahun 2024.
"Di tahun 2024 mendatang penurunan stunting harus menjadi 14 persen," tandasnya. (Fie)