![]() |
(Foto/Humas Lapas Lobar) |
Bandung (Kilasntn.com) – Lembaga Pemasyatakatan Kelas IIA Lombok Barat Kanwil Kemenkumham NTB semakin percaya diri dan optimis usai mengikuti kegiatan Analisa Dokumen Data Dukung Satuan Kerja Usulan WBBM Tahun 2024 yang digelar oleh Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM bertempat di Hotel Aryaduta, Bandung.
“Kami semakin Pede dan optimis, di tahun ini kami akan terus berusaha mewujudkan WBBM,” ungkap Kalapas Lobar, M Fadli pada kegiatan yang berlangsung sejak 1 s.d 3 Februari tersebut.
Dalam kegiatan ini, Kepala Badan Strategi Kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Y Ambeg Paramarta yang menyampaikan arahan Presiden terkait Reformasi Birokrasi.
“Birokrasi berdampak, Reformasi Brokrasi jangan hanya sekedar Tumpukan Kertas, dan harus mewujudkan Birokrasi yang Lincah dan Cepat,” Jelasnya.
Ambeg juga mengungkap sejumlah hal yang penting yang harus dilakukan pada tahun 2024 berdasarkan hasil catatan evaluasi yang telah diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
“Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas tidak hanya bermakna sebagai perubahan dalam struktur formal internal birokrasi saja, melainkan lebih kepada bagaimana birokrasi dapat memberikan nilai tambah dan kemanfaatan bagi masyarakat,” ungkapnya.
Sementara itu, Asisten Deputi KemenPAN-RB, Kamaruddin mengatakan bahwa Zona Integritas merupakan bagian dari Strategi Percepatan Reformasi Birokrasi. Ia juga menekankan pentingnya peran Pimpinan yang memegang faktor kunci dalam melalukan suatu perubahan.
“Pimpinan harus melakukan pemantauan secara terus menerus, jangan berhenti setelah mendapatkan predikat,” Ujar Kamaruddin.
Kamarudiin menambahkan bahwa esensi dari pembangunan Zona Integritas adalah melayani publik dengan berkualitas, menunjukkan kinerja terbaik, serta menjaga integritas.
“Selalu maksimalkan tahapan menuju WBBM meliputi pra evaluasi, seleksi administrasi, desk evaluasi, field evaluation, panel & clearance dan awarding,” perintah Kamaruddin.
Kepala Biro Perencanaan selaku Ketua Pelaksana Kegiatan, Ida Asep Somara menyampaikan bahwa tujuan dari Kegiatan ini adalah melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap catatan rekomendasi atas laporan Hasil Evaluasi Pembangunan Zona Integritas bagi satuan kerja menuju WBBM di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM tahun 2023 serta memastikan kelengkapan, kebenaran dan validitas data dukung pelaksanaan pembangunan zona integritas satuan kerja menuju WBBM di tahun 2024. (Red)