 |
| Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) capaian IDI tahun 2024, Jumat (26/9) di Golden Palace Hotel, Mataram (foto/istimewa) |
Mataram (Kilasntb.com) – Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Nusa Tenggara Barat naik menjadi 76,37. IDI sendiri menjadi salah satu indikator pembangunan politik yang tercantum dalam RPJMN 2025–2029 dan RPJPN 2025–2045. Bahkan, IDI telah ditetapkan sebagai Indeks Kinerja Utama (IKU) bagi para Gubernur.
Hal ini disampaikan Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri saat menyampaikan ucapan selamat datang kepada para peserta pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) capaian IDI tahun 2024, Jumat (26/9) di Golden Palace Hotel, Mataram.
"Alhamdulillah, Indeks Demokrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat mengalami peningkatan menjadi 76,37.” ucap Ummi Dinda sapaan akrabnya.
Demokrasi di Indonesia, termasuk di NTB, kata Ummi Dinda tengah menghadapi tantangan. Namun, keragaman budaya dan agama di daerah menjadi kekuatan untuk meredam potensi konflik.
Sementara itu Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polkam, Mayjen TNI Dr. Heri Wiranto, M.M., M.Tr.(Han) menyampaikan, Rakornas ini menjadi forum strategis untuk mengevaluasi capaian IDI 2024 sekaligus memperkuat demokrasi nasional secara berkelanjutan.
Ia menegaskan, pemilihan NTB sebagai lokasi acara bersifat strategis untuk mendukung perekonomian daerah sekaligus menyambut perhelatan MotoGP Mandalika.
“Rakornas ini bisa saja digelar di Bali atau Batam, tetapi kami memilih NTB sebagai entry point sebelum MotoGP. Kami juga mengapresiasi peningkatan signifikan capaian IDI NTB tahun 2024 yang naik 6,34 poin,” tegasnya.
Secara nasional, capaian IDI 2024 yang dirilis Agustus 2025 naik menjadi 79,81 dari sebelumnya 79,51. Meski meningkat, skor tersebut masih berada pada kategori “sedang.” Sementara NTB mencatat skor 76,37, menunjukkan kemajuan positif yang diharapkan dapat dipertahankan.
Kemenko Polkam juga menyampaikan enam rekomendasi strategis untuk memperkuat demokrasi ke depan, yakni:
1. Penyempurnaan regulasi demokrasi
2. Penguatan kebebasan sipil.
3. Penguatan lembaga demokrasi.
4. Peningkatan kultur politik demokratis.
5. Optimalisasi data IDI.
6. Kolaborasi multipihak.
Pada kesempatan itu, juga diserahkan penghargaan capaian IDI 2024 kepada lima provinsi dengan skor tertinggi, yakni:
Peringkat 1: Daerah Istimewa Yogyakarta
Peringkat 2: Provinsi Bali
Peringkat 3: Provinsi Kalimantan Barat
Peringkat 4: Provinsi Jawa Tengah
Peringkat 5: Provinsi DKI Jakarta.
Dengan terselenggaranya Rakornas ini, pemerintah pusat menegaskan arah demokrasi Indonesia ke depan adalah demokrasi yang sejuk, damai, serta sesuai dengan kepribadian bangsa. (Red)