 |
| Kunjungan kerja Ketua Komisi IV DPR RI, Hj. Siti Hediati Soeharto di Nusa Tenggara Barat (foto/istimewa) |
Mataram (Kilasntb.com) — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan kesiapannya menjadi salah satu poros penyangga pangan nasional. Pernyataan itu disampaikan Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri, saat menerima kunjungan kerja Ketua Komisi IV DPR RI, Hj. Siti Hediati Soeharto, di Ruang Rapat Tambora, Rabu, 12 November 2025.
Dalam forum yang dihadiri pejabat kementerian, pimpinan BUMN–BUMD, hingga perwakilan petani dan nelayan itu, Wagub Indah langsung menginstruksikan seluruh OPD terkait untuk menyajikan data yang utuh dan tidak setengah-setengah. Menurutnya, tanpa data komprehensif, kebijakan pangan hanya akan berdiri di atas asumsi, bukan kebutuhan lapangan.
“NTB punya modal besar: cadangan pangan yang kuat dan potensi perikanan yang luas. Garis pantai yang panjang memberi peluang besar untuk menopang ketahanan pangan nasional,” ujar Indah, menegaskan posisi NTB di peta produksi pangan Indonesia.
Momentum kunjungan Komisi IV DPR RI ini dinilai Wagub sebagai pintu masuk kerja sama jangka panjang. Apalagi DPR tengah menghimpun masukan dari daerah untuk revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan—sebuah regulasi yang selama ini dianggap belum cukup responsif terhadap dinamika kebutuhan daerah.
Indah menekankan bahwa revisi undang-undang harus memastikan kebijakan pangan adaptif dan tidak menyeragamkan persoalan daerah. “Daerah punya karakter berbeda. Kebijakan pusat harus mampu mengakomodasi itu agar sinergi antarwilayah terjaga,” katanya.
Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto, yang memimpin rombongan, mengapresiasi kesiapan NTB. Ia menyebut provinsi ini sebagai salah satu daerah yang konsisten menjaga stabilitas produksi pangan nasional.
“NTB kami pilih bukan tanpa alasan. Daerah ini punya peran strategis dalam menjaga keseimbangan pangan. Kami ingin memastikan kebijakan yang kami rumuskan nantinya berpihak pada petani, nelayan, dan pelaku pangan lokal,” ujar Titiek Soeharto.
Kunjungan kerja tersebut menjadi ajang serap aspirasi langsung dari pemangku kepentingan di NTB, terutama pelaku produksi yang selama ini berada di garis depan sektor pangan. DPR RI berjanji mendorong kebijakan yang lebih berpihak pada produsen daerah, terutama yang menyangkut tata niaga, kesejahteraan, dan stabilitas produksi.
Pertemuan ditutup dengan komitmen bersama untuk memperkuat kolaborasi pusat–daerah. Pemerintah Provinsi NTB memastikan siap menjadi laboratorium kebijakan pangan yang lebih adaptif dan berkelanjutan. (Red)