 |
| Rembuk Stunting NTB 2025, yang digelar BKKBN NTB bersama pemerintah kabupaten/kota se-NTB pada 1 Desember 2025 (foto/Diskominfotik NTB) |
Mataram (Kilasntb.com) — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menggerakkan strategi baru untuk mempercepat penurunan stunting. Melalui Rembuk Stunting NTB 2025, yang digelar BKKBN NTB bersama pemerintah kabupaten/kota se-NTB pada 1 Desember 2025, Pemprov menegaskan arah kebijakan baru yakni, Program Desa Berdaya dan Program Orangtua Asuh akan menjadi senjata utama menuju 2026.
Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri, yang juga Ketua TP3S Provinsi NTB menyampaikan, mulai 2025–2026 Pemprov resmi meluncurkan Program Desa Berdaya, sebuah pendekatan yang menyasar langsung akar persoalan keluarga di desa-desa binaan.
“Tentunya kita melihat kemiskinan ekstrem erat kaitannya dengan masalah kesehatan, perempuan, anak dan sebagainya,” ujar Umi Dinda, sapaan akrab Wagub.
Selain fokus pada pemberdayaan desa, Wagub juga menegaskan bahwa pemerintah pusat dan daerah menyiapkan Program Orangtua Asuh sebagai intervensi langsung pada anak berisiko stunting.
“Orangtua asuh ini akan kita berikan intervensi selama 90 hari kurang lebih tiga bulan dengan nilai 15.000 per hari. Kita tidak boleh hanya terkonsentrasi pada anak stunting saja, tetapi anak-anak yang kecendrungan akan menuju stunting harus mendapatkan pencegahan,” katanya.
Wagub juga menyoroti peran Badan Gizi Nasional (BGN) yang kini berada di seluruh kabupaten/kota. BGN diharapkan menyasar kelompok rentan, termasuk anak sekolah, ibu hamil, dan lansia, sesuai arahan Presiden.
Koordinasi lintas pemerintah daerah kembali ditekankan sebagai kunci. Capaian kabupaten/kota menjadi penentu akumulasi angka di tingkat provinsi.
“Pergerakan dan penurunan angka itu bisa didapatkan apabila pemerintah kabupaten dan kota bekerja secara bersama, secara masif sehingga sedikit besarnya angka penurunan itu akan mempengaruhi capaian akumulasi di tingkat provinsi,” tegasnya.
Ia jugq memberikan apresiasi kepada sejumlah daerah yang dinilai aktif memastikan intervensi di berbagai OPD berjalan terarah.
“Saya menyampaikan apresiasi dan terimakasih kepada Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, dan kabupaten/kota lain terus berupaya memastikan bahwa intervensi dilakukan di sejumlah OPD yang tujuannya adalah memadukan, sehingga bergeraknya semua OPD ini dipastikan lebih terarah,” ujarnya.
Dalam penutupan arahannya, Umi Dinda menegaskan bahwa Rembuk Stunting tidak hanya mengevaluasi capaian 2025, tetapi memastikan target dan strategi 2026 tersusun jelas.
BKKBN NTB akan mengukur kemampuan daerah menyerap dan memanfaatkan dana DAK, yang akan memengaruhi besaran dukungan anggaran dari pemerintah pusat tahun berikutnya.