 |
| Peluncuran Gerakan Desa Berdaya di Desa Kebon Ayu, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat (Dok. Istimewa) |
Lombok Barat (Kilasntb.com) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) resmi meluncurkan Gerakan Desa Berdaya sebagai upaya bersama menurunkan angka kemiskinan berbasis data. Peluncuran dilakukan di Desa Kebon Ayu, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Selasa (16/12).
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menegaskan bahwa Desa Berdaya bukan sekadar program pemerintah daerah, melainkan gerakan kolektif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat, daerah, desa, hingga dunia usaha, akademisi, dan masyarakat.
“Provinsi hanya bertindak sebagai orkestrator. Desa Berdaya adalah milik kita bersama untuk memastikan pembangunan benar-benar berangkat dari desa,” kata Iqbal.
Iqbal mengungkapkan, tren kemiskinan di NTB menunjukkan penurunan positif. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan NTB turun dari 11,91 persen pada 2024 menjadi 11,78 persen pada kuartal II 2025.
Menariknya, penurunan signifikan justru terjadi di wilayah pedesaan, sementara kemiskinan di perkotaan cenderung meningkat. Menurut Iqbal, hal ini menjadi indikator awal bahwa program pembangunan berbasis desa mulai berdampak nyata.
Penurunan kemiskinan di desa, lanjutnya, didorong oleh berbagai kebijakan strategis, seperti kenaikan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) hasil pertanian, optimalisasi lebih dari 10.700 hektare lahan pertanian, serta perbaikan distribusi pupuk bersubsidi.
“Biaya produksi petani turun, pendapatan meningkat, dan Nilai Tukar Petani NTB naik dari 126,23 menjadi 128,” jelasnya.
Iqbal menilai momentum pembangunan desa saat ini sangat kuat, seiring dukungan kebijakan dan anggaran dari pemerintah pusat hingga kabupaten/kota. Oleh karena itu, Desa Berdaya difokuskan pada pengentasan kemiskinan berbasis data yang akurat.
Data BPS dijadikan sebagai pintu masuk, kemudian diverifikasi dan divalidasi langsung di lapangan oleh pendamping desa. Targetnya, kemiskinan ekstrem di NTB yang masih berada di kisaran 2 persen dapat dihapuskan paling lambat pada 2029.
Sementara itu, Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini (LAZ) menyambut baik peluncuran Desa Berdaya di wilayahnya. Ia menyebut program tersebut sejalan dengan kebijakan Pemkab Lombok Barat yang telah mengalokasikan anggaran Rp1 miliar per desa.
“Desa Berdaya akan kami sinergikan dengan seluruh program kabupaten. Fokus utama kami adalah menuntaskan kemiskinan melalui data yang valid dan intervensi yang tepat sasaran,” ujar LAZ
Ia menegaskan, keberhasilan Desa Berdaya sangat ditentukan oleh kolaborasi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, serta partisipasi aktif masyarakat desa.
Gerakan Desa Berdaya diharapkan menjadi langkah strategis untuk memastikan tidak ada warga NTB yang tertinggal dalam pembangunan, sejalan dengan visi NTB Makmur Mendunia. (Fd)