
Ajang Upakarya Wanua Nugraha 2025 yang diumumkan pada puncak peringatan Hari Desa Nasional 2026 di Boyolali, Jawa Tengah (Dok. Diskominfotik NTB)
Jawa Tengah (Kilasntb.com) — Nusa Tenggara Barat kembali meraih penghargaan nasional dalam ajang Upakarya Wanua Nugraha 2025 yang diumumkan pada puncak peringatan Hari Desa Nasional 2026 di Boyolali, Jawa Tengah.
Sejumlah desa, kelurahan, dan badan usaha milik desa (BUMDes) dari NTB dinilai berhasil dalam tata kelola pemerintahan dan pengembangan ekonomi desa.
Kelurahan Pagesangan Barat, Kota Mataram, meraih predikat Terbaik I lomba tata kelola pemerintahan desa/kelurahan Regional IV. Sementara Desa Lanta, Kabupaten Bima, menempati posisi Terbaik II lomba desa tingkat nasional 2025.
Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri. Ia menyebut penghargaan ini sebagai bentuk dukungan pemerintah pusat terhadap komitmen daerah dalam membangun desa dan kelurahan.
“Terima kasih, ini merupakan bentuk dukungan kepada kami di daerah yang menunjukkan komitmen dalam pembangunan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan,” kata Indah Dhamayanti Putri di Boyolali, Kamis, 15 Januari 2026.
Selain sektor pemerintahan desa, NTB juga mencatat capaian di bidang ekonomi desa. BUMDes Warisan Mandiri dari Gangga, Lombok Utara, masuk lima besar kategori Duta BUMDes Nasional 2025. Sementara BUMDes Karya Sejati dari Desa Sukarara, Lombok Tengah, meraih peringkat delapan kategori BUMDes Inspiratif tingkat nasional 2025.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa serta Dukcapil NTB, Lalu Hamdi, mengatakan penghargaan Upakarya Wanua Nugraha diberikan kepada kepala daerah yang dinilai berhasil melakukan pembinaan desa dan kelurahan, khususnya yang berprestasi dalam lomba tingkat nasional.
“Penghargaan ini diberikan kepada kepala daerah yang konsisten membina desa dan kelurahan, sehingga mampu berprestasi dan menjadi contoh di tingkat nasional,” ujar Lalu Hamdi.
Meski demikian, capaian tersebut menyisakan tantangan. Penghargaan dan lomba desa kerap dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil seluruh desa. Pemerintah daerah dituntut memastikan praktik baik dari desa dan kelurahan berprestasi dapat direplikasi, bukan hanya menjadi simbol keberhasilan administratif.
Ke depan, keberlanjutan pembinaan desa dan penguatan BUMDes dinilai penting agar prestasi ini benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, bukan berhenti pada pengakuan formal semata. (Fd)