 |
| (Dok. Diskominfotik NTB) |
Mataram (Kilasntb.com) — Angka-angka ini menjadi titik berangkatnya 79,92 persen desa di Nusa Tenggara Barat masih menggantungkan penghasilan utama pada sektor pertanian. Dari 1.180 desa/kelurahan, sebanyak 943 desa bertumpu pada sawah, ladang, dan komoditas pangan. Di saat yang sama, 654,57 ribu warga atau 11,78 persen penduduk, masih hidup di bawah garis kemiskinan per Maret 2025.
Data itu memotret wajah ekonomi NTB setahun pemerintahan Gubernur Lalu Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur Indah Dhamayanti Putri. Struktur ekonomi masih agraris, sementara tekanan harga pangan terus membayangi.
Garis kemiskinan NTB kini berada di Rp556.846 per kapita per bulan, naik 3,05 persen. Sebanyak 75,86 persen ditentukan oleh kebutuhan makanan. Artinya, fluktuasi harga beras, telur, daging ayam, hingga cabai rawit menjadi faktor penentu cepat-lambatnya penurunan kemiskinan.
Namun pemerintah daerah melihat ada pergeseran penting di tingkat desa. Sebanyak 1.155 desa telah memiliki Industri Mikro dan Kecil (IMK), dan 195 desa berkembang menjadi sentra industri. Produk pertanian tak lagi semata dijual mentah, tetapi mulai diolah dan dipasarkan dengan nilai tambah.
Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) NTB, Ashanul Khalik menilai, transformasi ini bukan kebetulan, melainkan bagian dari desain besar penguatan ekonomi desa. “Struktur kita memang masih agraris, tapi sekarang desa sudah terkoneksi. Digitalisasi membuka akses pasar, informasi harga, dan peluang usaha yang lebih luas,” ujarnya.
Ia menegaskan, seluruh desa/kelurahan di NTB kini telah terjangkau internet, dengan 1.139 desa menikmati jaringan 4G/5G. Menurutnya, konektivitas menjadi fondasi percepatan hilirisasi dan penguatan UMKM desa. “Data menunjukkan fondasi ekonomi kita kuat di produksi. Tantangannya sekarang bagaimana memastikan nilai tambah tinggal di desa,” kata dia.
Di sektor hulu, indikator kesejahteraan petani menunjukkan perbaikan. Nilai Tukar Petani (NTP) Desember 2025 tercatat 134,14, naik 4,50 persen dibanding bulan sebelumnya. Seluruh subsektor berada di atas 100, dengan hortikultura mencatat lonjakan paling tinggi hingga 255,85. Secara teori, kondisi ini mencerminkan surplus dan daya beli petani yang membaik.
Meski begitu, korelasi antara NTP dan penurunan kemiskinan tak selalu linier. Penurunan jumlah penduduk miskin dalam enam bulan terakhir hanya 4,03 ribu orang atau 0,13 poin persen. Angka yang ada, menunjukkan perbaikan, tetapi belum akseleratif.
Pemerintah Provinsi NTB juga menggulirkan Program Desa Berdaya di 106 desa untuk mengintervensi kemiskinan ekstrem secara bertahap. Fokusnya pada penguatan usaha produktif, literasi digital, dan integrasi bantuan sosial dengan pemberdayaan ekonomi.
Bagi Diskominfotik NTB, data menjadi pijakan utama evaluasi. “Kami membaca data secara komprehensif. Pertanian kuat, IMK tumbuh, internet menjangkau desa. Sekarang yang harus dikawal adalah stabilitas harga pangan dan keberlanjutan hilirisasi,” ujarnya.
Setahun berjalan, arah transformasi mulai tampak. Desa bergerak, petani mencatat surplus, jaringan digital menjangkau hingga pelosok. Namun pertanyaan kuncinya tetap sama, mampukah pergeseran struktural ini mengalahkan laju kenaikan harga pangan dan mempercepat penurunan kemiskinan secara signifikan?
Di NTB, jawabannya akan selalu kembali pada data dan pada seberapa jauh kebijakan mampu mengubahnya menjadi kesejahteraan nyata. (Red)