 |
| Pengisian langsung kuesioner Sensus Ekonomi 2026 bersama Badan Pusat Statistik (BPS) NTB melalui program “Ngibar” atau Ngisi Bareng (Dok. Diskominfotik NTB) |
Mataram (Kilasntb.com) - Pemerintah Provinsi NTB mulai menggerakkan mesin pendataan ekonomi daerah lewat pendekatan yang lebih praktis. Dinas PUPRPKP NTB menggandeng pelaku jasa konstruksi untuk mengisi langsung kuesioner Sensus Ekonomi 2026 bersama Badan Pusat Statistik (BPS) NTB melalui program “Ngibar” atau Ngisi Bareng.
Kegiatan yang digelar di Aula Dinas PUPRPKP NTB, Mataram, Jumat, 22 Mei 2026 itu menyasar kontraktor dan konsultan konstruksi sebagai kelompok usaha yang dinilai memiliki kontribusi besar terhadap pembangunan daerah.
Kepala Dinas PUPRPKP NTB, Lalu Kusuma Wijaya, mengatakan keterlibatan pelaku usaha konstruksi menjadi langkah awal pemerintah daerah dalam memastikan data ekonomi yang dikumpulkan benar-benar menggambarkan kondisi riil di lapangan.
“Harapan kami, melalui pengisian kuesioner ini, para mitra kerja di jasa konstruksi dapat memberikan input data serta informasi yang akurat terkait kondisi usaha mereka,” kata Kusuma.
Ia menegaskan, sektor konstruksi tidak bisa dilepaskan dari arah pembangunan NTB. Karena itu, pemerintah membutuhkan basis data yang presisi agar kebijakan pembangunan tidak disusun berdasarkan asumsi.
Menurut dia, pola “Ngibar” sengaja dirancang agar pelaku usaha tidak sekadar diminta mengisi data, tetapi juga mendapat pendampingan langsung selama proses pendataan berlangsung.
“Kami percaya data yang baik lahir dari kolaborasi yang baik,” ujarnya.
Program Ngibar dijadwalkan berlangsung hingga Agustus 2026 dan akan diperluas ke organisasi perangkat daerah lain serta mitra kerja pemerintah provinsi.
Kepala BPS NTB, Wahyudin, mengatakan Sensus Ekonomi 2026 menjadi momentum penting untuk memetakan kondisi ekonomi daerah secara lebih akurat. Ia menyebut sensus kali ini merupakan sensus ekonomi kelima yang digelar pemerintah.
“Data ekonomi yang lengkap akan menentukan kualitas kebijakan pembangunan ke depan,” kata Wahyudin.
Menurut dia, pendekatan Ngibar dibuat untuk mempermudah pelaku usaha dalam proses pendataan. Pelaku usaha tidak dibiarkan mengisi sendiri, melainkan didampingi hingga proses pengiriman data selesai.
“Ngisi Bareng ini menjadi ruang kolaborasi antara BPS, pemerintah daerah, dan pelaku usaha,” ujarnya.
Dalam kegiatan tersebut, peserta mengisi data usaha secara bertahap, mulai dari identitas usaha, lokasi, aktivitas bisnis, jumlah tenaga kerja, hingga informasi penunjang lain menggunakan perangkat masing-masing.
Pemprov NTB dan BPS berharap hasil Sensus Ekonomi 2026 nantinya menjadi basis data tunggal yang dapat dipakai sebagai pijakan penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi daerah dalam jangka panjang. (Red)