 |
| Giat Gubernur NTB dalam Rapat Pimpinan Polda NTB Tahun 2026. Tema ”Polda NTB Presisi Siap Mendukung, Mengamankan dan Menyukseskan Rencana Kerja Pemerintah 2026” (Dok. Diskominfotik NTB) |
Mataram (Kilasntb.com) — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memasang tiga pilar sebagai fondasi pembangunan 2026, diantaranya menekan kemiskinan, memperkuat ketahanan pangan, dan menggenjot pariwisata. Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menyebut kemiskinan sebagai akar berbagai persoalan sosial di daerah.
Berbicara dalam rapat pimpinan di Polda NTB, Jumat, 20 Februari 2026, Iqbal memaparkan angka yang masih mengganjal. Tingkat kemiskinan NTB mendekati 12 persen. Dari hampir 6 juta penduduk, sekitar 720 ribu orang masih berada di bawah garis kemiskinan. Tercatat 106 desa masuk kategori kemiskinan ekstrem, dengan lebih dari 300 desa lain memiliki kantong kemiskinan di atas 20 persen.
“The mother of all social problems is poverty. Ibu dari semua masalah sosial adalah kemiskinan. Maka penyelesaiannya harus dimulai dari sana,” kata Iqbal.
Program unggulan yang disiapkan adalah Desa Berdaya. Pemerintah menargetkan intervensi 40 desa per tahun. Tahun ini sekitar 7.000 kepala keluarga miskin ekstrem menjadi prioritas. Skemanya dimulai dari verifikasi data, lalu pencarian sumber penghasilan minimal Rp1 juta per bulan bagi tiap kepala keluarga agar bisa keluar dari garis kemiskinan.
Untuk menutup celah kemiskinan, Pemprov mengandalkan dua pilar lain: pangan dan pariwisata. Di sektor pangan, setiap desa didorong memiliki minimal satu greenhouse agar produksi sayur dan cabai stabil sepanjang tahun. Pemerintah menargetkan pada Juli 2026 suplai kebutuhan strategis seperti sayur, telur, dan ikan sudah terpenuhi 100 persen.
“Kita dikejar waktu. Juli harus sudah 100 persen suplai aman, maka percepatan jadi kunci,” ujar Iqbal.
Skema pembiayaan disiapkan melalui Bank NTB Syariah. Bank daerah itu menyiapkan dana awal KUR Rp30 miliar untuk sektor produktif dan UMKM, serta tambahan Rp20 miliar untuk PMI dan buruh migran. Penerima bantuan akan dievaluasi per siklus usaha dengan sistem merah, kuning, hijau. Kelompok hijau bisa mengakses pembiayaan tanpa bunga dan tanpa agunan.
Di sektor pariwisata, NTB menambah tujuh rute domestik dan membidik rute internasional ke Darwin, Perth, dan Bangkok. Strateginya menguatkan event dan MICE. Pemerintah menilai wisatawan domestik justru memberi dampak belanja lebih besar ke UMKM.
Sejumlah agenda besar disiapkan tahun ini, seperti MotoGP dan Pocari Sweat Run. Namun, Iqbal menyoroti rumitnya perizinan keamanan event yang dinilai memakan waktu dan biaya. Ia mengusulkan sistem indeks biaya berbasis skala kegiatan agar pelaku usaha mendapat kepastian prosedur dan anggaran.
Isu keamanan juga menjadi perhatian. Pencurian kabel lampu dan baterai di kawasan wisata selatan dinilai mengganggu citra daerah. Pemprov mengusulkan pembentukan Polisi Pariwisata untuk menjaga destinasi dan infrastruktur pendukung.
Di luar itu, NTB tengah menyiapkan Perda Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Sejak 2024, sebagian kewenangan IPR dilimpahkan pemerintah pusat ke provinsi. Iqbal menegaskan pengelolaan tambang rakyat harus menjamin kesejahteraan warga tanpa merusak lingkungan.
“Jangan sampai kita dikenang sebagai generasi yang mewariskan lingkungan rusak kepada anak cucu kita,” katanya.
Iqbal menutup dengan optimisme. Tiga pilar yakni kemiskinan, pangan, dan pariwisata, dipasang sebagai satu tarikan napas. Targetnya bukan hanya pertumbuhan ekonomi, tetapi penurunan kemiskinan yang terukur pada 2026. (Fd)