 |
| Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memperkuat kerja sama dengan Kementerian Sosial untuk mempercepat penanganan kemiskinan dan persoalan sosial (Dok. Diskominfotik NTB) |
Jakarta (Kilasntb.com) — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memperkuat kerja sama dengan Kementerian Sosial untuk mempercepat penanganan kemiskinan dan persoalan sosial. Pemerintah pusat bahkan mempertimbangkan NTB sebagai daerah percontohan nasional dalam penanganan kemiskinan terpadu.
Komitmen itu mengemuka dalam pertemuan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf di Jakarta, Senin, 9 Maret 2026. Pertemuan tersebut membahas sinkronisasi program pusat dan daerah dalam pengentasan kemiskinan, termasuk perbaikan sistem data bantuan sosial.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan pemerintah tengah membenahi sistem data bantuan sosial melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Pengelolaan dan validasi data kini diserahkan kepada Badan Pusat Statistik agar penyaluran bantuan lebih akurat.
“Presiden meminta data bansos benar-benar valid agar bantuan tepat sasaran,” kata Saifullah.
Selain itu, Kemensos juga mendorong program Sekolah Rakyat bagi anak dari keluarga miskin ekstrem. Program pendidikan berasrama ini menanggung seluruh kebutuhan siswa dan ditujukan memutus rantai kemiskinan antargenerasi.
Di sektor ekonomi pesisir, Kemensos mulai membangun kawasan Kampung Nelayan terpadu. Program ini sudah berjalan di Indramayu dan direncanakan diperluas ke daerah lain.
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mengatakan pengentasan kemiskinan menjadi prioritas utama pembangunan daerah, bersama penguatan ketahanan pangan dan pariwisata.
Menurut dia, NTB masih termasuk 12 provinsi dengan tingkat kemiskinan tinggi. Saat ini terdapat sekitar 106 desa dengan kategori kemiskinan ekstrem, mencakup hampir 114 ribu kepala keluarga.
Pemerintah provinsi menjalankan program Desa Berdaya untuk mengintervensi desa-desa tersebut. Setiap tahun sekitar 40 desa mendapat pendampingan dan dukungan ekonomi bagi keluarga miskin.
“Setiap keluarga miskin ekstrem mendapat dukungan sekitar Rp7 juta untuk usaha produktif,” ujar Iqbal.
Selain bantuan keluarga, pemerintah juga mengalokasikan sekitar Rp500 juta per desa untuk memperbaiki hambatan struktural seperti jalan tani, rumah tidak layak huni, dan infrastruktur dasar.
Iqbal juga meminta agar keluarga yang sedang menjalani program pemberdayaan tidak langsung dikeluarkan dari bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH). Menurut dia, bantuan sebaiknya tetap diberikan selama masa transisi.
“Keluarga yang sedang diberdayakan perlu waktu untuk benar-benar mandiri,” katanya.
Saifullah Yusuf menyambut pendekatan tersebut dan menyatakan Kemensos siap memperkuat kolaborasi dengan NTB. Ia juga memastikan akan menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi NTB pada 6 April mendatang.
Dalam kesempatan itu, Kemensos juga akan menggelar operasi katarak bagi 500 warga NTB serta membantu pembangunan dua kawasan Kampung Nelayan terpadu.
“Saya ingin NTB menjadi percontohan penanganan kemiskinan terpadu,” ujar Saifullah. (Red)