 |
| Pendistribusian ternak sapi (Dok. Diskominfotik NTB) |
Mataram (Kilasntb.com) — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat membantah adanya persoalan serius dalam distribusi ternak sapi pada 2026. Alih-alih bermasalah, pemerintah mengklaim pengiriman justru lebih tertata dibanding tahun-tahun sebelumnya, meski sempat muncul laporan kepadatan di Pelabuhan Gili Mas.
Juru Bicara Pemprov NTB, Ahsanul Khalik, mengatakan sistem pengaturan lalu lintas ternak tahun ini berjalan efektif. “Tidak ada persoalan mendasar seperti yang terjadi sebelumnya. Justru ada perbaikan signifikan,” ujarnya, Rabu, 15 April 2026.
NTB selama ini menjadi salah satu pemasok utama hewan kurban ke wilayah Jabodetabek, dengan volume pengiriman sekitar 20 ribu ekor sapi per tahun. Lonjakan distribusi biasanya terjadi menjelang Iduladha, ketika permintaan meningkat tajam.
Namun, kritik muncul setelah terjadi penumpukan kendaraan pengangkut ternak di pelabuhan. Pemerintah menilai persoalan itu bukan akibat buruknya tata kelola di daerah, melainkan keterbatasan armada kapal pengangkut.
“Kapasitas kapal truk dan tronton masih terbatas. Ini persoalan klasik yang hampir terjadi setiap tahun,” kata Ahsanul.
Ia menambahkan, kepadatan tahun ini juga dipicu oleh beririsan dengan musim panen jagung. Dua arus logistik besar, yaitu ternak dan hasil pertanian yang bertemu dalam waktu bersamaan, memperbesar tekanan di pelabuhan.
Untuk meredam potensi kemacetan distribusi, Pemprov NTB membentuk Satuan Tugas Terpadu Lalu Lintas Hewan Kurban 2026. Satgas ini mengatur jadwal pengiriman, membatasi maksimal 20 truk per kabupaten/kota per hari, serta memastikan kelengkapan dokumen seperti izin dan sertifikat veteriner terbit secara bertahap.
Pemerintah juga mengklaim telah meningkatkan layanan di lapangan, mulai dari pemeriksaan kesehatan hewan hingga penyediaan air minum selama proses pengiriman.
Di sisi lain, upaya menambah kapasitas angkutan laut masih belum sepenuhnya membuahkan hasil. Pemprov NTB telah mengajukan permintaan penambahan armada ke Kementerian Perhubungan serta mendorong optimalisasi jalur tol laut melalui Pelabuhan Bima.
“Penambahan kapal belum optimal, tapi pengaturan di daerah tetap berjalan,” ujar Ahsanul.
Meski begitu, pemerintah memastikan distribusi ternak tahun ini tetap terkendali dan tidak berdampak signifikan pada peternak. Klaim ini sekaligus menjadi penegasan bahwa sistem yang dibangun pemerintah dinilai sudah berada di jalur yang tepat, meski persoalan kapasitas logistik belum sepenuhnya terurai. (Red)