 |
| Kepala Dinas Perhubungan NTB, Ervan Anwar (Dok. Diskominfotik NTB) |
Mataram (Kilasntb.com) — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mulai menata ulang strategi konektivitas pariwisata dengan menyasar segmen wisatawan premium. Salah satu langkah yang disiapkan adalah pengembangan jalur pesawat amfibi (seaplane) yang akan menghubungkan Bali, Lombok, Sumbawa hingga Labuan Bajo.
Kepala Dinas Perhubungan NTB, Ervan Anwar, menyebut konektivitas menjadi titik lemah sekaligus peluang dalam pengembangan pariwisata kawasan Bali–NTB–NTT. “Akses yang cepat akan langsung berdampak pada peningkatan kunjungan wisatawan,” ujarnya, Rabu, 15 April 2026.
NTB menawarkan Bendungan Batujai di Lombok Tengah sebagai hub seaplane. Lokasi ini dipilih karena dinilai strategis sebagai titik tengah rute Bali–NTB–NTT. Namun hingga kini, proyek tersebut masih tersangkut proses perizinan, baik dari sisi penerbangan maupun pemanfaatan ruang perairan.
Berbeda dengan pesawat konvensional, seaplane tidak memerlukan landasan pacu panjang. Cukup dengan lintasan air sekitar 400 meter, pesawat sudah dapat lepas landas dan mendarat. Skema ini dinilai mampu memangkas waktu tempuh antar destinasi yang selama ini bergantung pada jalur laut atau darat yang lebih lambat.
Pemerintah daerah menargetkan layanan ini untuk wisatawan kelas menengah atas. Segmen ini dianggap memiliki kebutuhan mobilitas tinggi dengan waktu terbatas, namun ingin menjangkau banyak destinasi dalam satu perjalanan.
Di atas kertas, konektivitas cepat ini akan membuka akses ke sejumlah titik wisata yang selama ini relatif sulit dijangkau, seperti gugusan Gili di Lombok, kawasan Sekotong, hingga Teluk Saleh di Sumbawa.
Namun, rencana ini menyisakan sejumlah catatan. Selain aspek regulasi yang belum rampung, model bisnis berbasis wisata premium berpotensi menciptakan kesenjangan akses, terutama bagi wisatawan domestik yang lebih sensitif terhadap harga.
Di saat bersamaan, NTB juga mengembangkan konektivitas laut melalui rute kapal cepat yang menghubungkan kawasan Mandalika dengan Sanur, Bali. Dermaga di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika masih dalam tahap pemenuhan dokumen perizinan.
Ervan menegaskan, penguatan konektivitas tidak semata bertumpu pada transportasi udara. Pemerintah tetap mengandalkan integrasi moda darat dan laut, termasuk melalui skema subsidi angkutan umum.
“Transportasi tidak bisa dilepas dari subsidi, bahkan di negara maju,” kata dia.
Dengan kombinasi moda udara, laut, dan darat, NTB berambisi menjadi simpul pergerakan wisata di Indonesia timur. Pertanyaannya, seberapa cepat ambisi itu bisa lepas landas di tengah realitas regulasi dan kesiapan infrastruktur yang belum sepenuhnya matang. (Red)