 |
| Kepala Diskominfotik NTB Ahsanul Halik (Dok. Diskominfotik NTB) |
Mataram (Kilasntb.com) — Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi Nusa Tenggara Barat menargetkan 80 persen aplikasi perangkat daerah terintegrasi pada 2027. Target ini menjadi bagian dari upaya mengakhiri praktik pengembangan sistem yang berjalan sendiri-sendiri tanpa konektivitas.
Kebijakan tersebut mengemuka dalam Forum Perangkat Daerah Diskominfotik NTB untuk penyusunan Rencana Kerja 2027, Senin, 6 April 2026. Forum ini mempertemukan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota, mitra pembangunan, serta tim ahli gubernur.
Kepala Diskominfotik NTB Ahsanul Halik mengatakan, transformasi digital di daerah masih menghadapi persoalan mendasar, terutama fragmentasi sistem dan data. “Masih banyak aplikasi dibangun secara parsial tanpa arsitektur terintegrasi, sehingga data belum optimal dimanfaatkan,” ujarnya.
Menurut dia, kondisi tersebut berdampak pada kualitas pengambilan kebijakan yang belum sepenuhnya berbasis data. Karena itu, penguatan statistik sektoral menjadi prioritas agar data yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan.
Diskominfotik NTB menetapkan lima fokus kebijakan 2027, yakni penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), percepatan Satu Data Daerah, transformasi komunikasi publik, penguatan infrastruktur dan literasi digital, serta penguatan statistik sektoral.
Sekretaris Diskominfotik NTB Mujaddid Muhas menambahkan, forum ini menjadi ruang konsolidasi untuk menyelaraskan program antarperangkat daerah. “Sekaligus menghimpun masukan dari pemangku kepentingan,” katanya.
Selain integrasi aplikasi, pemerintah daerah juga menargetkan peningkatan indeks keamanan informasi sesuai standar nasional, serta percepatan keterbukaan informasi publik menuju kategori informatif.
Diskominfotik NTB juga menegaskan, ke depan setiap perangkat daerah tidak lagi diperkenankan mengembangkan aplikasi secara mandiri tanpa koordinasi. Seluruh sistem harus berada dalam satu arsitektur pemerintahan digital.
“Digitalisasi bukan lagi pilihan, tetapi keharusan,” kata Ahsanul.
Forum ini diharapkan menghasilkan perencanaan pembangunan digital yang lebih terintegrasi dan berdampak langsung pada peningkatan layanan publik di Nusa Tenggara Barat. (Fd)