 |
| Pertemuan Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal dengan Konsul Jenderal Jepang, Miyakawa Katsutoshi, di Mataram (Dok. Diskominfotik NTB) |
Mataram (Kilasntb.com) — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mulai dilirik sebagai mitra strategis baru oleh Jepang dalam pengembangan investasi, pariwisata, hingga penyerapan tenaga kerja. Sinyal ini menguat dalam pertemuan Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal dengan Konsul Jenderal Jepang, Miyakawa Katsutoshi, di Mataram, Senin (20/4/2026).
Iqbal menegaskan, NTB siap membuka pintu kerja sama yang lebih luas, tidak hanya pada sektor pariwisata, tetapi juga industri pengolahan, energi, hingga tenaga kerja.
“NTB memiliki semua yang dibutuhkan. Kami menunggu tindak lanjut konkret dari pemerintah maupun pelaku usaha Jepang,” ujar Iqbal.
Selama ini, arus investasi Jepang di Indonesia cenderung terkonsentrasi di Bali. Namun, NTB dinilai mulai menawarkan alternatif baru dengan potensi sumber daya yang belum tergarap optimal.
Pemerintah daerah menawarkan skema kerja sama yang lebih adaptif, termasuk pengiriman tenaga kerja ke Jepang dengan dukungan pembiayaan dari perbankan daerah yang terhubung dengan lembaga keuangan Jepang. Selain itu, kerja sama pendidikan melalui universitas Jepang juga dibuka, dengan pola beasiswa yang terintegrasi dengan kebutuhan industri.
Di sektor pariwisata, NTB menonjolkan kesiapan infrastruktur serta sejumlah destinasi yang masih terbuka bagi investasi baru. Sementara pada sektor energi, NTB mendorong pengembangan energi hijau, khususnya tenaga surya, yang dinilai potensial tidak hanya untuk kebutuhan lokal tetapi juga kawasan sekitarnya seperti Nusa Tenggara Timur.
Di sisi lain, Miyakawa mengakui bahwa minat Jepang terhadap NTB mulai tumbuh. Ia menyebut, pihaknya tengah menggali berbagai informasi penting, mulai dari regulasi, iklim investasi, hingga kesiapan infrastruktur.
“Selama ini investasi Jepang memang lebih banyak ke Bali. Namun kami melihat NTB berpotensi menjadi mitra yang layak,” kata Miyakawa.
Meski demikian, pernyataan tersebut juga mengisyaratkan tantangan bagi NTB untuk membuktikan daya saingnya. Tanpa kepastian regulasi, kemudahan perizinan, dan infrastruktur yang kompetitif, peluang kerja sama berisiko tetap sebatas penjajakan.
Pertemuan ini menjadi langkah awal. Realisasi kerja sama akan sangat ditentukan oleh kecepatan pemerintah daerah dalam menerjemahkan peluang menjadi proyek konkret yang menarik bagi investor asing. (Red)