 |
| Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) NTB 2026 di Mataram, Kamis, 16 April 2026 (Dok. Diskominfotik NTB) |
Mataram (Kilasntb.com) — Pemerintah pusat mengapresiasi capaian pembangunan dan perbaikan tata kelola Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), namun menekankan sejumlah pekerjaan rumah, terutama penciptaan lapangan kerja formal dan pengendalian inflasi daerah.
Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Restuardy Daud, mengatakan indikator pembangunan NTB hingga 2025 menunjukkan tren positif. “Keberlanjutan pembangunan terjaga. Inovasi dan capaian daerah cukup baik,” ujarnya dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) NTB 2026 di Mataram, Kamis, 16 April 2026.
Ia menyebut pertumbuhan ekonomi NTB tetap positif meski fluktuatif, dengan sektor pertanian sebagai penopang utama. Dari sisi ketenagakerjaan, tingkat pengangguran terbuka berada di kisaran 3 persen, lebih rendah dari rata-rata nasional.
Namun, menurut Restuardy, kualitas lapangan kerja masih menjadi tantangan. “Porsi pekerjaan formal harus didorong di atas 40 persen,” katanya.
Ia juga mengingatkan target nasional 2027 yang cukup ambisius, yakni pertumbuhan ekonomi 6,3–7,5 persen dan pengangguran di bawah 5 persen.
Di bidang tata kelola, NTB dinilai menunjukkan perbaikan. Skor Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK 2025 mencapai 79 poin, mencerminkan penguatan pencegahan korupsi di sektor anggaran, pelayanan publik, dan manajemen ASN.
Meski demikian, pemerintah daerah diminta menjaga stabilitas ekonomi. Restuardy menekankan pentingnya pengendalian inflasi melalui ketersediaan pangan, kelancaran distribusi, dan operasi pasar yang terukur.
“Koordinasi antar daerah perlu dibuka jika pasokan terganggu,” ujarnya.
Musrenbang NTB 2026, kata dia, menjadi momentum krusial karena 2027 merupakan titik tengah pelaksanaan RPJMD 2025–2029. Pemerintah pusat berharap perencanaan pembangunan daerah lebih terarah dan berdampak nyata pada pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. (Red)