 |
| Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) NTB 2026 di Mataram, Kamis, 16 April 2026 (Dok. Diskominfotik NTB) |
Mataram (Kilasntb.com) — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengklaim memasuki tahun anggaran tanpa beban utang setelah melunasi kewajiban daerah sebesar Rp632 miliar. Di saat yang sama, pemerintah mengalihkan fokus utama pembangunan pada pengentasan kemiskinan dan pembenahan tata kelola pemerintahan.
Pernyataan itu disampaikan Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) NTB 2026 di Mataram, Kamis, 16 April 2026.
“Lebih baik memulai dari nol daripada memulai dari minus,” kata Iqbal.
Namun, keputusan melunasi utang tersebut bukan tanpa konsekuensi. Ruang fiskal pemerintah daerah menjadi terbatas, di tengah kebutuhan pembiayaan program pengentasan kemiskinan yang masih besar. Data pemerintah menunjukkan lebih dari 10 persen penduduk NTB masih berada di bawah garis kemiskinan, dengan sekitar 2 persen masuk kategori kemiskinan ekstrem.
Iqbal menegaskan, ambisi menjadikan NTB “mendunia” tidak akan berarti tanpa perbaikan kesejahteraan masyarakat. “Tidak mungkin NTB mendunia tanpa terlebih dahulu menjadi makmur,” ujarnya.
Ia juga mengkritik pendekatan pembangunan yang hanya mengejar pertumbuhan cepat. “Jika pembangunan hanya mengejar kecepatan, pasti ada yang tertinggal dan itu adalah pembangunan yang rapuh,” kata dia.
Pemerintah NTB menargetkan penghapusan desa dengan kemiskinan ekstrem pada 2029 dan menurunkan tingkat kemiskinan menjadi satu digit. Strateginya dimulai dari desa, dengan alokasi anggaran Rp472 miliar langsung ke desa serta tambahan Rp51 miliar untuk sektor lahan dan irigasi.
Sebanyak 40 desa menjadi prioritas intervensi awal dengan dukungan lebih dari Rp1 miliar per desa. Selain itu, 257 desa lainnya akan disentuh melalui program tematik berbasis kebutuhan lokal.
“Pembangunan harus dimulai dari desa. Dari sanalah pondasi kemakmuran kita dibangun,” ujar Iqbal.
Di sektor pertanian, pemerintah mencatat kenaikan nilai tukar petani dari 123 menjadi 134. Iqbal menyebut indikator ini sebagai sinyal positif penurunan kemiskinan. “Ketika nilai tukar petani naik, kemiskinan turun,” katanya.
Selain pertanian, sektor ketahanan pangan dan pariwisata disiapkan sebagai penggerak ekonomi baru, termasuk melalui investasi strategis senilai Rp1,3 triliun.
Sementara itu, Kepala Bappeda NTB Baiq Nelly Yuniarti mengatakan Musrenbang menjadi forum untuk menyelaraskan kebutuhan masyarakat dengan kebijakan pemerintah pusat dan daerah.
“Musrenbang ini adalah ruang bersama untuk memastikan perencanaan benar-benar berbasis kebutuhan masyarakat,” kata Nelly.
Ia menyebut, forum tersebut menghimpun 864 usulan dari berbagai tahapan perencanaan, mulai dari tingkat desa hingga kabupaten/kota dan DPRD. Usulan itu akan menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027.
Di sisi lain, pemerintah pusat menyoroti tantangan fiskal NTB yang belum sepenuhnya teratasi. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Askolani, menilai penyerapan anggaran NTB cukup baik, tetapi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih menjadi pekerjaan rumah.
“Masih ada tax gap, selisih antara potensi dan realisasi penerimaan yang belum tergarap optimal,” ujar Askolani.
Menurut dia, peningkatan PAD harus didorong melalui pemetaan potensi pajak dan retribusi, serta penguatan aktivitas ekonomi daerah. Ia menekankan pentingnya menciptakan iklim usaha yang kondusif untuk menarik investasi.
“Pertumbuhan ekonomi tidak hanya bergantung pada APBN dan APBD, tetapi juga pada sektor swasta,” kata dia.
Dengan kondisi fiskal tanpa utang namun ruang belanja terbatas, efektivitas program pengentasan kemiskinan dan kemampuan meningkatkan PAD akan menjadi ujian bagi arah baru pembangunan NTB. (Red)