 |
| Audiensi Yayasan Lombok Forgotten Children (Yayasan Andres) bersama perwakilan ONG Balanced World (Dok. Diskominfotik NTB) |
Mataram, Kilas NTB – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal mengajak organisasi nonpemerintah (NGO) asal Spanyol, ONG Balanced World, memperkuat kolaborasi melalui program Desa Berdaya. Menurut Iqbal, bantuan kemanusiaan yang selama ini mengalir ke NTB belum memberi dampak optimal karena lemahnya koordinasi antarprogram.
Hal itu disampaikan Iqbal saat menerima audiensi Yayasan Lombok Forgotten Children (Yayasan Andres) bersama perwakilan ONG Balanced World di ruang kerjanya di Mataram, Jumat, 3 Juli 2026.
Dalam pertemuan itu, NGO asal Spanyol tersebut memaparkan kiprah mereka selama delapan tahun terakhir sejak gempa Lombok 2018. Program yang dijalankan meliputi penyediaan filter air minum tanpa listrik bagi sekolah, panti asuhan, dan kelompok rentan, edukasi perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), serta pengelolaan sampah plastik menjadi fasilitas sekolah.
Perwakilan ONG Balanced World, Rosa, mengatakan organisasinya setiap tahun menjangkau sekitar 1.200 keluarga dan puluhan sekolah di NTB. Seluruh kegiatan didukung dana publik dari Pemerintah Kepulauan Kenari, Spanyol.
"Tiap tahun kami menjangkau sekitar 1.200 keluarga dan puluhan sekolah. Kami sangat berterima kasih atas dukungan dan keterbukaan pemerintah daerah terhadap inisiatif ini," kata Rosa.
Iqbal mengapresiasi konsistensi lembaga tersebut membantu masyarakat NTB, terutama dalam penyediaan akses air bersih. Namun, ia menilai banyaknya bantuan internasional yang masuk ke daerah itu selama bertahun-tahun belum mampu menurunkan angka kemiskinan secara signifikan.
Menurut mantan diplomat itu, persoalannya bukan minimnya bantuan, melainkan lemahnya sinkronisasi antarlembaga.
"Masalahnya adalah sinkronisasi. Program dan proyek yang ada sering kali tidak terorkestrasi dengan baik. Oleh karena itu, Pemprov NTB kini mengambil peran sebagai dirigen atau penata kelembagaan agar semua bantuan tepat sasaran," ujar Iqbal.
Ia mengatakan Pemerintah Provinsi NTB kini memusatkan intervensi melalui program Desa Berdaya yang menyasar 106 desa dengan tingkat kemiskinan ekstrem. Program tersebut ditujukan untuk sekitar 114 ribu penduduk atau sekitar dua persen dari total populasi NTB.
Sebagai langkah memperkuat kerja sama, Iqbal mengusulkan pembentukan kemitraan resmi melalui skema Sister Province antara Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Kepulauan Kenari. Skema tersebut dinilai dapat menjadi payung hukum bagi kerja sama jangka panjang sekaligus memperkuat akuntabilitas program yang dijalankan NGO di hadapan pemerintah dan parlemen daerah di Spanyol.
"Jika kita memiliki payung hukum kerja sama yang kuat, segalanya akan lebih mudah. Melalui kesempatan ini, saya juga mengirimkan undangan resmi kepada Gubernur Kepulauan Kenari untuk berkunjung ke NTB guna meninjau langsung proyek lapangan sekaligus menandatangani kerja sama ini," kata Iqbal.
Audiensi itu turut dihadiri Kepala Bappeda NTB serta Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak NTB. Pemerintah daerah mulai memetakan kolaborasi lanjutan di Lombok Barat, khususnya wilayah Lembar dan Sekotong, sebagai sasaran program berikutnya. (Red)