 |
| Workshop Manajemen Risiko Pemerintah Provinsi NTB di Sembalun, Lombok Timur (Dok. Diskominfotik NTB) |
Lombok Timur, Kilas NTB — Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal mengingatkan birokrasi agar tidak menjadikan manajemen risiko sekadar formalitas administratif. Dokumen risiko harus benar-benar dipakai untuk menguji keputusan, menyusun anggaran, dan mencegah kegagalan program.
Pesan itu disampaikan Iqbal dalam Workshop Manajemen Risiko Pemerintah Provinsi NTB di Sembalun, Lombok Timur, Sabtu, 8 Agustus 2026. Kegiatan yang digelar Inspektorat Provinsi NTB itu diikuti para asisten, kepala perangkat daerah, kepala biro, direktur dan wakil direktur rumah sakit, serta sekretaris dinas dan badan.
Hadir Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri, Sekretaris Daerah NTB, Kepala Perwakilan BPKP RI Provinsi NTB, serta narasumber dari BPKP RI dan Kementerian Dalam Negeri.
Iqbal mengatakan pemerintah tidak mungkin bekerja tanpa risiko. Setiap kebijakan selalu memiliki kemungkinan gagal. Karena itu, yang penting bukan menghilangkan risiko, melainkan mengenali dan mengendalikannya sejak awal.
“Pemimpin tetap harus berani mengambil keputusan, tetapi dengan calculated risk,” kata Iqbal.
Menurut dia, risiko pemerintahan juga tidak berhenti pada persoalan hukum. Risiko politik, sosial, lingkungan, keuangan, hingga kapasitas pelaksana dapat menentukan keberhasilan sebuah kebijakan.
Karena itu, perhitungan risiko harus dilakukan sejak program dirancang. Pemerintah harus mengetahui sejak awal apa yang dapat menggagalkan program dan bagaimana cara mengantisipasinya.
Jangan Sampai Risk Register Cuma Jadi Pajangan
Persoalan utama yang mengemuka dalam workshop bukan ketiadaan aturan. Pemprov NTB telah memiliki pedoman pengelolaan risiko melalui regulasi daerah.
Masalahnya ada pada praktik.
Materi BPKP menunjukkan penerapan manajemen risiko di NTB belum sepenuhnya menjadi proses yang utuh. Pengelolaan masih cenderung berfokus pada daftar risiko dan Rencana Tindak Pengendalian.
Sementara pelaksanaan pengendalian dan pemantauan efektivitasnya belum konsisten. Identifikasi risiko juga belum sepenuhnya menangkap risiko kritis yang berkaitan dengan tujuan strategis pemerintah daerah.
BPKP mengingatkan risk register bisa kehilangan fungsi jika hanya dibuat menjelang evaluasi. Dokumen itu tidak akan berarti banyak jika tidak digunakan dalam rapat pimpinan, tidak menjadi bahan penganggaran, dan tidak dipantau secara berkala.
Di sinilah persoalan sebenarnya.
Apakah pemerintah benar-benar mengelola risiko atau hanya mengelola dokumen tentang risiko?
Iqbal meminta jajarannya memastikan risiko yang dipetakan memang berhubungan dengan sasaran yang hendak dicapai.
“Apakah kita mengelola risiko yang tepat?” ujarnya.
Risiko Bisa Muncul Sebelum Program Dimulai
Iqbal mengatakan kegagalan program tidak selalu terjadi saat kegiatan berlangsung. Risiko bahkan bisa muncul ketika program masih berada di atas meja perencanaan.
Tujuan yang tidak tepat, indikator yang tidak menggambarkan hasil, koordinasi yang lemah, kapasitas pelaksana yang terbatas, hingga anggaran yang tidak menopang target dapat menjadi sumber kegagalan.
Karena itu, pemilik risiko harus melihat program sejak hulu.
Sebelum program berjalan, pemerintah harus sudah mengetahui risiko, penyebab, dampak, penanggung jawab, serta langkah mitigasinya.
Apalagi sejumlah program prioritas pemerintah melibatkan lebih dari satu perangkat daerah. Keberhasilan sebuah program bisa bergantung pada rantai kerja lintas-OPD.
BPKP menempatkan manajemen risiko daerah sebagai bagian dari upaya menghubungkan program dan indikator perangkat daerah dengan sasaran pembangunan.
Artinya, kepala OPD tidak cukup hanya mengetahui risiko di unit kerjanya sendiri. Mereka harus memahami dampaknya terhadap target pembangunan yang lebih besar.
Manajemen Risiko Jangan Jadi Budaya Takut
Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri mengingatkan agar manajemen risiko tidak berubah menjadi budaya ketakutan di birokrasi.
Kepala perangkat daerah, kata dia, bukan hanya bertugas mengejar capaian kinerja. Mereka juga harus mampu memberikan rasa aman kepada aparatur yang dipimpinnya.
“Aparatur perlu bekerja sungguh-sungguh tanpa dihantui ketakutan yang berlebihan, terutama dalam tata kelola keuangan,” kata Indah.
Pernyataan itu menjadi penyeimbang. Manajemen risiko bukan alasan bagi birokrasi untuk berhenti mengambil keputusan.
Sebaliknya, risiko harus membuat keputusan lebih terukur.
Terlalu takut mengambil risiko akan membuat birokrasi kehilangan keberanian berinovasi. Namun keputusan tanpa perhitungan dapat membuka persoalan yang sebenarnya bisa dicegah.
Yang diperlukan adalah keberanian dengan perhitungan.
Risiko Harus Masuk ke Ruang Keputusan
Pekerjaan Pemprov NTB setelah workshop bukan sekadar memperbaiki daftar risiko. Tantangannya adalah menjadikan risiko bagian dari budaya kerja.
Risiko harus dibahas dalam rapat pimpinan. Risiko harus masuk dalam perencanaan dan penganggaran. Risiko harus dipantau ketika program berjalan dan diperbarui ketika situasi berubah.
Dengan begitu, birokrasi tidak lagi menunggu masalah terjadi untuk bertindak.
Iqbal menegaskan program yang berhasil bukanlah program yang bebas risiko.
“Program yang berhasil bukanlah program yang bebas risiko. Program yang berhasil adalah program yang risikonya dikenali, diprioritaskan dan dikelola sejak awal,” katanya.
Ukuran keberhasilan manajemen risiko bukan banyaknya risiko yang tertulis dalam dokumen.
Ukuran sebenarnya adalah kesiapan pemerintah menghadapi risiko sebelum risiko itu berubah menjadi masalah.
Pemerintah memang tidak bisa menghentikan badai. Tetapi pemerintah bisa memastikan kapalnya kuat, navigasinya akurat, dan awaknya siap ketika badai datang. (Red)