 |
| Pemberian Penghargaan (Jamsostek Award Tahun 2026. Sebagai Bentuk Apresiasi Kepada Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan UMKM. Hotel Prime Park, Rabu (26/8) (Dok. Diskominfotik NTB) |
Mataram, Kilas NTB — Perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di Nusa Tenggara Barat masih menyisakan pekerjaan besar. Hingga Agustus 2026, cakupan Universal Coverage Jamsostek (UCJ) NTB baru mencapai 29,34 persen, jauh di bawah target 2026 sebesar 46,61 persen. Sekitar 470 ribu pekerja masih belum mendapatkan perlindungan.
Data tersebut disampaikan Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Bali, Nusa Tenggara dan Papua I Nyoman Suarjaya dalam Jamsostek Award 2026 Tingkat Provinsi NTB di Prime Park Hotel, Mataram, Rabu, 26 Agustus 2026.
Nyoman mengatakan angka 29,34 persen menunjukkan masih lebarnya kesenjangan perlindungan pekerja di NTB. Untuk mengejar target 46,61 persen pada tahun ini, pemerintah daerah bersama BPJS Ketenagakerjaan dan dunia usaha harus memperluas kepesertaan secara agresif.
“Artinya masih ada PR bagi kita sebanyak 470 ribu peserta yang harus kita lindungi. Kita harus berkoordinasi untuk bisa meningkatkan angka ini,” kata Nyoman.
Kesenjangan itu menjadi semakin penting karena jaminan sosial ketenagakerjaan berkaitan langsung dengan ketahanan ekonomi keluarga pekerja. Risiko kecelakaan kerja, kematian, hari tua, pensiun hingga kehilangan pekerjaan dapat berdampak langsung terhadap kondisi ekonomi keluarga.
BPJS Ketenagakerjaan mencatat dukungan pembiayaan perlindungan pekerja rentan di NTB hingga 2026 baru mencakup 129.220 pekerja, dengan nilai perlindungan sekitar Rp23,88 miliar.
Di sisi lain, manfaat program sudah mengalir cukup besar kepada masyarakat. Sepanjang 2026, BPJS Ketenagakerjaan di NTB telah membayarkan klaim sekitar Rp349 miliar untuk lebih dari 39 ribu kasus.
Sebanyak 812 manfaat beasiswa juga telah diberikan kepada anak-anak peserta yang mengalami risiko sesuai ketentuan program.
“Hal ini menunjukkan bahwa program jaminan sosial ketenagakerjaan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya ketika pekerja mengalami risiko kerja, kecelakaan kerja, kematian maupun memasuki masa pensiun,” ujar Nyoman.
Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri mengatakan angka tersebut harus menjadi perhatian pemerintah daerah. Menurut dia, perlindungan pekerja, terutama kelompok rentan dan perempuan kepala keluarga, tidak boleh berhenti karena alasan keterbatasan fiskal.
“Yang hari ini sudah baik, besok harus lebih baik. Yang hari ini sudah terlindungi, besok harus semakin luas, dan yang hari ini belum terlindungi, mari kita pastikan segera mendapatkan perlindungan,” tegas Dinda.
Ia meminta pemerintah kabupaten dan kota memperkuat komitmen memperluas kepesertaan. Menurutnya, capaian setiap daerah akan menentukan keberhasilan NTB secara keseluruhan.
“NTB bersama 10 kabupaten-kota yang ada terus bergerak mengejar berbagai ketertinggalannya,” katanya.
Secara nasional, target cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan ditetapkan mencapai 99,5 persen pada 2045 sesuai arah RPJPN. Karena itu, Nyoman menilai pencapaian target tersebut membutuhkan kolaborasi lintas sektor, bukan hanya mengandalkan BPJS Ketenagakerjaan.
“Target ini hanya bisa kita capai jika kita, baik itu dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, BPJS Ketenagakerjaan, para pengusaha, bersama-sama bahu-membahu mendorong perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan,” ujarnya.
Dukungan terhadap program tersebut telah diperkuat sedikitnya 11 regulasi di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Namun, besarnya jumlah pekerja yang belum terlindungi menunjukkan bahwa regulasi harus diikuti dengan implementasi dan perluasan kepesertaan di lapangan.
Jamsostek Award 2026 kemudian diberikan kepada sejumlah pemerintah daerah, perusahaan dan pemerintah desa yang dinilai memiliki kinerja dalam perlindungan pekerja.
Kategori pemerintah daerah kabupaten dimenangkan Lombok Timur, disusul Lombok Utara sebagai juara kedua dan Sumbawa sebagai juara ketiga. Untuk kategori perusahaan menengah dan besar, PT Bank NTB Syariah meraih posisi terbaik, sedangkan kategori perusahaan kecil dan mikro dimenangkan Crunch Labs.
Kategori pemerintah desa dimenangkan Desa Gondang, disusul Desa Perian dan Desa Sukadana.
Bagi BPJS Ketenagakerjaan, penghargaan tersebut bukan tujuan akhir. Tantangan NTB justru berada pada angka yang belum terlindungi: 470 ribu pekerja.
“Namun kualitas sebuah penghargaan tidak hanya terletak pada proses penilaiannya, melainkan juga pada perubahan yang lahir setelah penghargaan diberikan,” kata Nyoman. (Red)