![]() |
| Pemerintah Provinsi NTB mengundang pendiri dan manajemen SMK Mitra Industri MM2100 (Dok. Diskominfotik NTB) |
Mataram, Kilas NTB – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal menilai persoalan utama pendidikan vokasi bukan terletak pada sempitnya lapangan kerja, melainkan belum selarasnya kompetensi lulusan SMK dengan kebutuhan industri. Karena itu, Pemerintah Provinsi NTB mulai mengakselerasi transformasi sekolah menengah kejuruan berbasis industri.
Komitmen itu disampaikan Iqbal usai mengunjungi SMK Mitra Industri MM2100 di Kabupaten Bekasi, Selasa, 4 Agustus 2026. Sekolah tersebut menjadi rujukan nasional karena menerapkan sistem pembelajaran yang terhubung langsung dengan kebutuhan dunia usaha dan industri.
Iqbal mengatakan masih banyak lulusan SMK yang kesulitan memasuki dunia kerja karena kemampuan yang dimiliki belum sesuai dengan standar perusahaan.
"Lapangan kerja itu selalu ada. Yang perlu kita benahi adalah bagaimana menyiapkan lulusan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan industri. Di situlah pentingnya membangun link and match yang nyata, bukan sekadar slogan," kata Iqbal.
Menurut dia, transformasi pendidikan vokasi harus dimulai dari perubahan pola pendidikan di sekolah. Lulusan SMK, kata dia, tidak cukup hanya menguasai keterampilan teknis, tetapi juga wajib memiliki karakter, disiplin, etos kerja, dan kemampuan beradaptasi dengan budaya industri.
"Ketika masuk ke dunia industri, anak-anak kita tidak boleh lagi mengalami kesulitan beradaptasi dengan budaya kerja perusahaan. Karakter, disiplin, dan etos kerja harus dibangun sejak mereka masih berada di bangku sekolah," ujarnya.
Dalam kunjungan tersebut, Iqbal bersama jajaran Pemerintah Provinsi NTB meninjau penerapan Teaching Factory (TEFA), Project Based Learning (PBL), bengkel praktik, laboratorium, hingga sistem pembelajaran yang dirancang menyerupai kondisi kerja di perusahaan.
SMK Mitra Industri MM2100 dikenal memiliki tingkat penyerapan lulusan yang tinggi. Hampir seluruh alumninya langsung bekerja di perusahaan dalam maupun luar negeri karena kurikulum disusun bersama asosiasi Human Resources Development (HRD) perusahaan di kawasan industri MM2100.
Sekolah itu juga mengintegrasikan pendidikan karakter, budaya industri, hingga lembaga pelatihan kerja berlisensi Sending Organization yang membuka akses penempatan kerja ke Jepang dan Jerman tanpa melalui perantara.
Iqbal menilai konsep tersebut layak diterapkan di NTB. Menurut dia, daerahnya sudah memiliki modal awal melalui Komatsu School Welding dan UT School, namun jumlahnya masih perlu diperbanyak.
"Di NTB sebenarnya kita sudah memiliki fondasi yang baik, seperti Komatsu School Welding dan UT School. Ke depan, model-model seperti ini harus kita perbanyak agar lulusan SMK benar-benar siap memasuki dunia kerja," katanya.
Sebagai langkah lanjutan, Pemerintah Provinsi NTB mengundang pendiri dan manajemen SMK Mitra Industri MM2100 untuk membahas kerja sama pengembangan SMK berbasis industri di NTB.
Kerja sama itu mencakup pendampingan pengembangan sekolah, penyelarasan kurikulum dengan kebutuhan industri, peningkatan kompetensi guru, pembentukan budaya kerja, hingga integrasi dengan lembaga pelatihan kerja yang membuka peluang penempatan tenaga kerja ke luar negeri.
Melalui strategi tersebut, Pemerintah Provinsi NTB menargetkan lahir lebih banyak SMK berstandar industri nasional dan internasional sehingga lulusan tidak hanya memperoleh ijazah, tetapi juga memiliki kompetensi yang dibutuhkan pasar kerja dan mampu menekan angka pengangguran lulusan SMK. (Red)
