 |
| Gerakan Pangan Murah (GPM) yang digelar Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan NTB di Lapangan Lingkungan Pagutan Permai, Mataram (Dok. Diskominfotik NTB) |
Mataram, Kilas NTB — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mulai menggeser strategi pengendalian inflasi. Gerakan Pangan Murah tak lagi diposisikan sekadar sebagai operasi pasar, tetapi diarahkan untuk mengubah perilaku konsumsi rumah tangga.
Strategi itu terlihat dalam Gerakan Pangan Murah (GPM) yang digelar Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan NTB di Lapangan Lingkungan Pagutan Permai, Mataram, Minggu, 16 Agustus 2026.
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan NTB, Lalu Mirza Amir Hamzah, mengatakan operasi pasar hanya menyentuh gejala inflasi dalam jangka pendek. Pemerintah kini mencoba masuk ke sumber tekanan harga dari tingkat rumah tangga.
“Fokus kami bukan sekadar membagikan komoditas,” kata Mirza di sela kegiatan.
Pembagian bibit cabai menjadi salah satu instrumen yang dipilih. Cabai, kata Mirza, merupakan salah satu komoditas yang kerap memicu inflasi mingguan. Warga didorong menanam cabai sendiri di pekarangan agar ketergantungan terhadap pasar berkurang.
“Jika skala rumah tangga sudah mandiri, tekanan inflasi di tingkat konsumen bisa kita tekan secara signifikan,” ujarnya.
Menurut Mirza, langkah tersebut merupakan bagian dari instruksi Gubernur NTB agar kebijakan pengendalian inflasi tidak berhenti pada kegiatan seremonial. GPM di Pagutan Permai menjadi agenda pembuka dari empat intervensi pasar yang disiapkan dinas sepanjang bulan ini.
Namun, pemerintah juga menyoroti persoalan yang berada di sisi lain rantai pangan: pemborosan.
Mirza mengatakan ketahanan pangan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan bahan makanan dan harga di pasar. Pola belanja masyarakat juga menentukan seberapa kuat ekonomi rumah tangga menghadapi gejolak harga.
Karena itu, program Stop Boros Pangan didorong bersamaan dengan intervensi harga. Masyarakat diminta membeli sesuai kebutuhan, mengonsumsi makanan sesuai porsi, serta memanfaatkan sisa makanan secara bijak.
“Ketahanan pangan yang berkelanjutan membutuhkan efisiensi di meja makan,” kata Mirza.
Menjelang peringatan hari besar keagamaan, termasuk Maulid Nabi, pemerintah memastikan stok pangan utama dalam kondisi aman. Persediaan beras disebut masih melimpah di gudang Bulog.
Pemerintah meminta masyarakat tidak merespons isu kenaikan harga dengan aksi borong atau panic buying. Pemerintah menilai kepanikan belanja justru dapat memperbesar tekanan permintaan dan mengganggu stabilitas harga.
Dari sisi kelurahan, GPM juga dinilai memberi dampak ekonomi di luar urusan pangan. Lurah Pagutan Barat, Irawan Kusumahadi, mengatakan tingginya antusiasme warga membuat kegiatan tersebut sekaligus menjadi ruang promosi bagi produk UMKM.
“Selain membantu warga memperoleh bahan pangan berharga murah, acara ini menciptakan efek domino bagi UMKM lokal,” ujar Irawan.
Bagi Pemprov NTB, pengendalian inflasi dengan demikian tidak berhenti pada menjual pangan murah. Pemerintah mencoba membangun tiga lapis pertahanan sekaligus: menjaga pasokan, menekan pemborosan, dan mendorong rumah tangga memproduksi sebagian kebutuhan pangannya sendiri.
Target akhirnya bukan sekadar membuat harga murah saat operasi pasar berlangsung, melainkan membuat rumah tangga lebih tahan ketika harga komoditas kembali bergejolak. (Red)