 |
| Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal (Dok. Diskominfotik NTB) |
Mataram, Kilas NTB — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mendorong hilirisasi komoditas dan pembenahan destinasi wisata sebagai strategi mengubah potensi daerah menjadi nilai tambah ekonomi. Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menyebut sektor pertanian, perikanan, peternakan, dan pariwisata kini menjadi penopang penting ekonomi daerah.
Hal itu disampaikan Iqbal saat menerima kunjungan kerja reses Komisi VII DPR RI yang dipimpin Ketua Komisi VII Saleh Partaonan Daulay di Kantor Gubernur NTB, Selasa, 11 Agustus 2026.
Iqbal mengatakan pertumbuhan ekonomi NTB tidak boleh terus bergantung pada sektor pertambangan. Pemerintah daerah, kata dia, mulai mengarahkan kebijakan pada sektor yang mampu menciptakan nilai tambah dan memperluas manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Salah satu indikatornya terlihat dari Nilai Tukar Petani (NTP) NTB yang mencapai 132, naik dari sebelumnya 123 dan berada di atas rata-rata nasional 127.
“Ini menunjukkan bahwa sektor pertanian kita memberikan return yang cukup baik bagi petani. Hortikultura dan perkebunan juga tumbuh cukup baik,” kata Iqbal.
Namun, produksi komoditas saja dinilai belum cukup. Pemerintah NTB ingin proses pengolahan dilakukan di daerah agar keuntungan ekonomi tidak mengalir keluar.
Iqbal mencontohkan komoditas udang vaname. Sebagian hasil produksi NTB masih dikirim ke luar daerah untuk diproses sebelum diekspor. Kondisi tersebut membuat nilai tambah dan aktivitas ekonomi dari proses hilir tidak sepenuhnya tercatat di NTB.
“Prioritas kami adalah mendorong investasi hilirisasi di NTB. Minimal sampai proses packing, sehingga dokumen dan status ekspornya dapat tercatat atas nama NTB,” ujar Iqbal.
 |
| Kunjungan kerja reses Komisi VII DPR RI yang dipimpin Ketua Komisi VII Saleh Partaonan Daulay di Kantor Gubernur NTB. |
Strategi serupa disiapkan untuk sektor peternakan. Pemerintah daerah mendorong pengembangan pakan mandiri berbasis bahan lokal, termasuk jagung dan kelor, untuk menekan ketergantungan terhadap bahan baku dari luar daerah.
“Kita ingin melihat bagaimana kelor dapat menjadi bagian dari solusi untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan pakan dari luar,” kata dia.
NTB juga menyiapkan kawasan percontohan sapi perah terintegrasi di Sembalun. Konsepnya mencakup pakan, pembibitan, produksi susu, hingga pengolahan produk turunannya.
Gili Tramena Tak Cukup Dijual sebagai Destinasi
Di sektor pariwisata, Iqbal mengubah orientasi pemerintah dari sekadar mengejar jumlah wisatawan menjadi mengejar kualitas kunjungan.
Menurut dia, indikator keberhasilan pariwisata harus dilihat dari lama tinggal wisatawan, tingkat belanja, keberlanjutan lingkungan, serta kemampuan menjaga budaya lokal.
“Yang kita kejar bukan hanya jumlah wisatawan, tetapi kualitas wisatawan, lama tinggal, dan belanjanya,” kata Iqbal.
Salah satu kawasan yang menjadi perhatian adalah Gili Tramena, yang mencakup Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air. Pemerintah menilai pengembangan tiga pulau wisata tersebut tidak akan optimal tanpa menyelesaikan persoalan mendasar yang selama ini membayangi kawasan tersebut.
Iqbal menyebut persoalan status kawasan, lahan, air bersih, dan sampah harus diselesaikan secara bersamaan.
“Kami ingin persoalan ini selesai pada akhir tahun. Penyelesaiannya harus one for all, semua kita selesaikan, baik dari sisi hukum maupun konservasi,” ujarnya.
Untuk persoalan air bersih, Pemprov NTB menyiapkan sistem beach well. Sementara pengelolaan sampah diarahkan menggunakan teknologi yang disesuaikan dengan karakter kawasan kepulauan.
Bagi Iqbal, pembenahan Gili Tramena bukan semata proyek pariwisata. Kawasan itu harus mampu menghasilkan manfaat ekonomi tanpa mengorbankan daya dukung lingkungan.
Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menilai Gili Tramena memiliki modal kuat untuk menarik wisatawan mancanegara. Menurut dia, kawasan tersebut dapat menjadi bagian dari paket perjalanan wisata yang selama ini lebih banyak berpusat di Bali.
“Wisatawan yang datang dari luar negeri jangan hanya mengenal Bali. Destinasi seperti Gili Meno, Gili Air, dan Gili Trawangan juga harus kita arahkan menjadi bagian dari perjalanan wisata mereka,” kata Saleh.
Komisi VII, kata Saleh, akan membawa sejumlah aspirasi NTB ke kementerian dan lembaga mitra. Isunya mencakup pengembangan pariwisata, infrastruktur, lingkungan, penyediaan air bersih, pengelolaan sampah, industri pakan lokal, hingga penguatan UMKM.
Pertemuan tersebut memperlihatkan satu pekerjaan besar NTB: memastikan kekayaan alam dan destinasi wisata tidak berhenti sebagai komoditas mentah atau tempat kunjungan.
Bagi pemerintah daerah, tantangannya adalah membuat nilai ekonomi tinggal lebih lama di NTB—dari komoditas yang diolah di daerah hingga wisatawan yang tinggal lebih lama dan membelanjakan lebih banyak uang di destinasi lokal. (Red)