 |
| Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal saat menghadiri Musyawarah Daerah (Musda) IX Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) NTB di Mataram (Dok. Diskominfotik NTB) |
Mataram, Kilas NTB – Sebanyak 70 persen petani di Nusa Tenggara Barat (NTB) masih berstatus petani gurem dengan kepemilikan lahan sempit. Kondisi itu dinilai menjadi akar persoalan rendahnya efisiensi dan pendapatan petani, sehingga perlu diatasi melalui model pengelolaan lahan secara kolektif.
Data tersebut disampaikan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal saat menghadiri Musyawarah Daerah (Musda) IX Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) NTB di Mataram, Minggu (2/8/2026). Ia menawarkan konsep transformasi pertanian yang terinspirasi dari keberhasilan Federal Land Development Authority (FELDA) Malaysia.
"Yang ingin kita ambil bukan menyalin sistemnya secara utuh, tetapi belajar dari prinsip keberhasilannya, yaitu bagaimana petani memperoleh skala ekonomi yang lebih besar melalui pengelolaan bersama," kata Miq Iqbal.
Menurutnya, kepemilikan lahan yang kecil membuat biaya produksi sulit ditekan. Petani harus membeli benih, pupuk, menggunakan alat mesin pertanian, hingga memasarkan hasil panen secara sendiri-sendiri sehingga biaya usaha menjadi tinggi.
Padahal, kinerja sektor pertanian NTB saat ini menunjukkan tren positif. Hingga pertengahan 2026, Nilai Tukar Petani (NTP) NTB mencapai 131, lebih tinggi dibanding rata-rata nasional yang berada di kisaran 127. Sementara Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP) telah mencapai 135.
"Capaian ini menunjukkan bahwa secara ekonomi usaha pertanian semakin menjanjikan. Ini menjadi sinyal positif bagi generasi muda bahwa pertanian merupakan sektor yang memiliki prospek baik," ujarnya.
Miq Iqbal menjelaskan, konsep FELDA bukan mengubah kepemilikan lahan petani, melainkan mengelola hamparan lahan secara bersama melalui koperasi multipihak atau badan usaha profesional. Dengan cara itu, penggunaan alat mesin pertanian, pengadaan sarana produksi, hingga pemasaran hasil dapat dilakukan lebih efisien.
"Bayangkan apabila seluruh lahan itu dikelola bersama melalui koperasi. Biaya produksi akan jauh lebih efisien dan petani memperoleh nilai ekonomi yang lebih besar," katanya.
Ia menegaskan transformasi pertanian harus diarahkan pada peningkatan kesejahteraan petani, bukan sekadar mengejar produksi.
"Pertanian kita harus bergerak dari pola yang berjalan sendiri-sendiri menuju pola kolaboratif. Dengan skala ekonomi yang lebih besar, petani akan memiliki daya saing yang lebih kuat sekaligus memperoleh nilai tambah yang lebih besar," tegas Miq Iqbal.
Pemerintah Provinsi NTB menargetkan konsolidasi lahan, penguatan koperasi multipihak, dan hilirisasi pertanian mampu mendorong peningkatan produktivitas sekaligus mengerek Nilai Tukar Petani menuju angka 150 sebagai indikator meningkatnya kesejahteraan petani. (Red)