 |
| Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri bersama Kepala BPS Provinsi NTB Wahyudin (Dok. Diskominfotik NTB) |
Mataram, Kilas NTB — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak ingin data statistik berhenti sebagai angka dalam laporan. Capaian Sensus Ekonomi yang kini mencapai 94 persen didorong menjadi pijakan pemerintah dalam menentukan kebijakan dan intervensi ekonomi di lapangan.
Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri menyampaikan apresiasi atas progres pendataan tersebut saat berkunjung ke Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB, Selasa, 11 Agustus 2026.
“Alhamdulillah, sensus sudah 94 persen,” kata Indah.
Menurut dia, penyelesaian Sensus Ekonomi bukan semata soal memenuhi target pendataan. Data yang terkumpul harus mampu menggambarkan struktur dan perkembangan aktivitas ekonomi masyarakat sehingga pemerintah tidak keliru dalam menetapkan kebijakan.
Data, kata dia, menjadi fondasi untuk membaca persoalan ekonomi secara lebih akurat sekaligus menentukan prioritas pembangunan.
Kunjungan Indah ke BPS NTB juga menjadi bagian dari upaya memperkuat hubungan kerja antara pemerintah daerah dan lembaga statistik. Pemerintah membutuhkan data yang mutakhir untuk mengukur kondisi ekonomi sekaligus menentukan bentuk intervensi yang sesuai dengan persoalan masing-masing wilayah.
Kepala BPS Provinsi NTB Wahyudin mengatakan pihaknya akan mengakselerasi sisa pendataan. Namun percepatan tersebut tetap harus dibarengi dengan menjaga kualitas dan akurasi data.
“”Sisa target pendataan akan terus kami akselerasi agar dapat diselesaikan tepat waktu dengan tetap menjaga kualitas dan akurasi data,” ujar Wahyudin.
Bagi pemerintah daerah, kebutuhan terhadap data itu segera terlihat dalam agenda kunjungan kerja Wakil Gubernur ke Pulau Sumbawa pada akhir Agustus mendatang. Salah satu agenda yang disiapkan adalah operasi pasar murah untuk menjaga harga kebutuhan pokok dan mengendalikan inflasi.
Dalam menentukan lokasi dan komoditas yang perlu diintervensi, Pemprov NTB akan menggunakan indikator harga dan inflasi yang disediakan BPS. Artinya, operasi pasar tidak hanya mengandalkan perkiraan pemerintah, tetapi diarahkan berdasarkan kondisi ekonomi yang terukur.
Pendekatan itu penting karena tekanan harga tidak selalu sama di setiap daerah. Komoditas yang membutuhkan intervensi di satu wilayah belum tentu menjadi persoalan utama di wilayah lain.
Karena itu, sinergi pemerintah dan BPS diarahkan untuk memastikan data berujung pada keputusan yang konkret.
Bagi Pemprov NTB, data bukan sekadar alat untuk mencatat apa yang sudah terjadi. Data dibutuhkan untuk membaca persoalan sebelum kebijakan dibuat, menentukan wilayah sasaran, memilih bentuk intervensi, dan mengukur dampaknya terhadap masyarakat.
Dengan capaian Sensus Ekonomi sebesar 94 persen, tantangan berikutnya bukan sekadar menyelesaikan empat persen yang tersisa. Pemerintah harus memastikan data tersebut benar-benar digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.
Sebab, data yang lengkap tetapi tidak dipakai dalam kebijakan hanya akan menjadi angka. Sebaliknya, data yang akurat dan digunakan secara tepat dapat menjadi alat pemerintah untuk mengarahkan pembangunan NTB secara lebih terukur dan responsif. (Red)