 |
| Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal (Dok. Diskominfotik NTB) |
Mataram, Kilas NTB — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak ingin NTB Satu Data berhenti sebagai gudang angka. Dari 43 organisasi perangkat daerah, sebanyak 731 dataset telah dikonsolidasikan setelah melalui verifikasi dan pengecekan ulang. Namun, Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal menilai jumlah data bukan ukuran utama keberhasilan sistem tersebut.
Gubernur meminta data pemerintah mampu menggambarkan kondisi NTB secara rinci, terhubung dari tingkat makro hingga mikro, serta dapat digunakan untuk menentukan intervensi pembangunan secara cepat dan tepat.
“Satu data itu jargon, tapi ketika masuk ke detail, isinya devil semua. Karena itu, kita membutuhkan orang yang tidak sekadar mampu, tetapi siap untuk detailing,” kata Iqbal saat melihat presentasi pengembangan NTB Satu Data dan Dashboard Eksekutif di Mataram, Kamis, 17 September 2026.
Menurut dia, masih terdapat jarak antara kondisi yang terjadi di lapangan dan informasi yang diterima pimpinan. Karena itu, sistem data harus dibangun dengan arsitektur yang memungkinkan setiap informasi saling terhubung.
“Jangan kita mulai dari mikro kemudian masuk ke makro. Mestinya dari makro dulu, baru kita ke mikro. Ketika ditambah, sudah pasti nyatu karena sudah satu arsitektur,” ujarnya.
Lalu Muhammad Iqbal mencontohkan kebutuhan data di sektor kesehatan. Pemerintah, kata dia, tidak cukup hanya mengetahui jumlah kegiatan yang dilakukan Dinas Kesehatan. Data yang dibutuhkan harus mampu menunjukkan kondisi kesehatan masyarakat NTB secara keseluruhan.
“Ketika kita meminta data kesehatan NTB, yang kita butuhkan bukan hanya data kegiatan Dinas Kesehatan, tetapi kondisi kesehatan NTB secara keseluruhan,” katanya.
Kepala BPS Provinsi NTB Wahyudin mengatakan kualitas data menjadi syarat dalam perencanaan, pengambilan kebijakan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan. Data pemerintah harus relevan, akurat, mutakhir, konsisten, dapat diakses, serta bisa dibandingkan dan diintegrasikan dengan sumber lain.
“Bukan hanya how much, tetapi juga so what,” kata Wahyudin.
Pernyataan itu menegaskan bahwa pemerintah tidak cukup mengetahui besaran suatu persoalan. Data harus mampu menjelaskan konteks persoalan sekaligus membantu menentukan tindakan yang diperlukan.
Kepala Dinas Kominfotik NTB Ahsanul Halik mengatakan penguatan NTB Satu Data telah dilakukan sejak 2025 dan terus dikonsolidasikan pada 2026. Setelah verifikasi dan pengecekan ulang, terdapat 731 dataset dari 43 OPD yang masuk dalam sistem NTB Satu Data.
Namun, tantangannya bukan sekadar menambah dataset. Menurut Ahsanul, pemerintah masih menghadapi persoalan kedisiplinan produsen data dalam melakukan pemutakhiran. Kesesuaian judul, substansi, sumber, kualitas, hingga pembaruan data harus terus diperiksa.
Di sisi lain, Pemerintah Provinsi NTB mengembangkan Dashboard Eksekutif sebagai ruang kendali pimpinan. Dashboard tersebut dirancang mengintegrasikan indikator kinerja perangkat daerah, realisasi anggaran, program prioritas, APBD, standar pelayanan minimal, pengaduan masyarakat, dan indikator pembangunan lainnya.
Sistem itu juga diarahkan menjadi peringatan dini. Ketika indikator mengalami deviasi atau menunjukkan kondisi yang membutuhkan perhatian, pimpinan diharapkan dapat mengetahui persoalan lebih awal dan mempertimbangkan langkah korektif.
Iqbal menegaskan pembangunan sistem data tidak cukup berhenti pada teknologi. “Tidak cukup hanya membangun sistem. Kita harus memastikan ada regulasi, kelembagaan, program, SDM, dan anggaran,” ujarnya.
Pengembangan NTB Satu Data selanjutnya diarahkan mulai dari pengumpulan, pemutakhiran dan pemeliharaan, integrasi, analisis data science hingga pemanfaatan kecerdasan artifisial. Pemerintah juga menyatakan aspek interoperabilitas, perlindungan data pribadi, keamanan dan keberlanjutan sistem menjadi bagian dari pengembangan.
Dengan demikian, 731 dataset yang telah dikonsolidasikan menjadi titik awal, bukan tujuan akhir. Pemerintah Provinsi NTB ingin data tidak sekadar menjawab berapa besar suatu persoalan, tetapi mampu menunjukkan di mana persoalan terjadi, siapa yang terdampak, bagaimana perkembangannya, dan intervensi apa yang perlu dilakukan. (Red)