 |
| Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri, Ketua Dekranasda NTB Sinta Agathia, dan Ketua DPRD NTB Baiq Isvie Rupaeda mengunjungi AGSA pada 11–12 September 2026. Mereka didampingi Kepala Dinas Kebudayaan NTB, Kepala Museum Negeri NTB, dan tim (Dok. Diskominfotik. NTB) |
Adelaide, Kilas NTB — Sebuah keris kerajaan asal Bima, Nusa Tenggara Barat, yang diperkirakan berasal dari abad ke-17 hingga awal abad ke-18 tercatat dalam koleksi Art Gallery of South Australia (AGSA) di Adelaide, Australia. Keberadaan pusaka itu mendorong Pemerintah Provinsi NTB menelusuri warisan budaya daerah yang tersimpan di luar negeri.
Keris tersebut ditemukan saat Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri, Ketua Dekranasda NTB Sinta Agathia, dan Ketua DPRD NTB Baiq Isvie Rupaeda mengunjungi AGSA pada 11–12 September 2026. Mereka didampingi Kepala Dinas Kebudayaan NTB, Kepala Museum Negeri NTB, dan tim.
Dalam katalog AGSA, keris itu tercatat berasal dari Bima, NTB. Pusaka tersebut diperkirakan berasal dari abad ke-17 hingga awal abad ke-18. Keberadaan keris ini menjadi perhatian delegasi karena menunjukkan adanya artefak bersejarah NTB yang kini berada dalam koleksi institusi kebudayaan di Australia.
Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri mengatakan temuan tersebut membuka pertanyaan mengenai jumlah dan keberadaan warisan budaya NTB lainnya yang tersimpan di luar negeri.
“Kita harus mulai mengetahui, mendata dan membangun komunikasi dengan institusi yang menyimpannya,” kata Indah dalam keterangan tertulis Pemerintah Provinsi NTB, Senin, 14 September 2026.
Menurut Indah, pendataan tidak semata-mata ditujukan untuk membawa pulang benda budaya. Pemerintah NTB juga perlu memperoleh dokumentasi, pengetahuan, dan akses terhadap sejarah benda-benda tersebut.
“Tidak selalu harus berbicara tentang mengembalikan benda. Yang juga penting adalah bagaimana kita memperoleh pengetahuan, dokumentasi dan akses terhadap sejarah benda tersebut untuk masyarakat NTB,” ujarnya.
Kunjungan ke AGSA juga menemukan sejumlah koleksi yang berkaitan dengan Lombok, Bali, dan Bima. Di antaranya kekombong atau kain ritual dari Lombok Utara, kampuh atau leang dari Lombok Tengah, tekstil songket, serta kain dengan teknik supplementary weft.
Delegasi juga menelusuri Hikayat Nabi Yusuf yang ditulis pada daun lontar. Temuan tersebut menunjukkan bahwa warisan budaya NTB di luar negeri mencakup lebih dari benda seni. Manuskrip, sastra, bahasa, senjata tradisional, ritual, dan pengetahuan masyarakat juga menjadi bagian dari jejak kebudayaan NTB.
Pemerintah Provinsi NTB melihat pengalaman di AGSA sebagai referensi untuk memperkuat fungsi Museum Negeri NTB. Kerja sama yang dapat dikembangkan mencakup katalogisasi, digitalisasi, konservasi, penelitian provenance, publikasi, pertukaran pameran, serta peningkatan kapasitas kurator.
Temuan keris Bima tersebut berlangsung dalam rangkaian diplomasi budaya NTB di Adelaide. Delegasi juga menghadiri peluncuran buku Two Islands, One Thread: Lombok and Bali Textiles from the Michael Abbott Collections, yang mendokumentasikan koleksi tekstil Lombok dan Bali milik Michael Abbott.
Ketua Dekranasda NTB Sinta Agathia mengatakan dokumentasi tekstil dalam buku tersebut menunjukkan hubungan dan pertukaran budaya antara Lombok dan Bali. Menurut dia, publikasi koleksi juga penting untuk meningkatkan penghargaan terhadap penenun dan memperkenalkan pengetahuan tradisional kepada generasi muda.
Ketua DPRD NTB Baiq Isvie Rupaeda mengatakan diplomasi budaya perlu dilanjutkan secara konsisten. Upaya tersebut, kata dia, perlu bermuara pada pelindungan serta manfaat bagi penenun, perajin, seniman, budayawan, dan generasi muda NTB.
Indah mengatakan kebudayaan perlu berjalan beriringan dengan pariwisata dalam memperkenalkan NTB kepada dunia. “Pariwisata membawa orang datang. Kebudayaan membuat orang memahami siapa kita. Dua hal ini harus saling menguatkan,” katanya.
Pemerintah NTB selanjutnya mendorong pemetaan koleksi budaya daerah yang berada di luar negeri. Keris Bima yang tersimpan di Adelaide menjadi salah satu jejak yang perlu ditelusuri untuk memahami perjalanan benda, pengetahuan, dan sejarah NTB yang telah melintasi batas wilayah.
Bagi pemerintah daerah, persoalannya bukan hanya di mana benda budaya itu berada. Asal-usul, sejarah, dokumentasi, dan pengetahuan yang melekat pada benda tersebut juga perlu kembali terhubung dengan masyarakat NTB. (Red)