 |
| Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman gempa bumi dan tsunami melalui simulasi penanggulangan bencana lintas sektor pada 19–22 Oktober 2026 (Dok. Diskominfotik NTB) |
Mataram, Kilas NTB — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman gempa bumi dan tsunami melalui simulasi penanggulangan bencana lintas sektor pada 19–22 Oktober 2026. Langkah ini dilakukan untuk menguji koordinasi antarlembaga, kesiapan prosedur darurat, hingga efektivitas sistem peringatan dini dalam melindungi masyarakat.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB Sadimin mengatakan, ancaman bencana tidak bisa diprediksi secara pasti. Karena itu, kesiapan pemerintah dan seluruh unsur terkait menjadi faktor penting untuk meminimalkan risiko saat bencana terjadi.
“Simulasi ini merupakan langkah antisipasi kita di daerah dalam penanganan bencana gempa bumi dan tsunami. Ancaman bencana tidak dapat kita prediksi secara pasti, sehingga kesiapsiagaan harus terus diperkuat,” ujar Sadimin.
Menurut dia, tantangan kebencanaan di NTB tidak hanya berasal dari gempa bumi dan tsunami. Keberadaan gunung api aktif juga menuntut kesiapan sistem penanganan darurat yang mampu merespons berbagai potensi ancaman secara cepat dan terkoordinasi.
Sadimin menegaskan, penanggulangan bencana bukan hanya menjadi tanggung jawab BPBD. Pemerintah daerah, lembaga terkait, dan masyarakat harus memiliki pemahaman yang sama mengenai prosedur evakuasi, mitigasi, komunikasi darurat, hingga penanganan setelah bencana.
“Simulasi ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan pemahaman kita mengenai sistem dan tahapan penanganan bencana, termasuk mekanisme mitigasi yang harus dilakukan. Kita ingin seluruh pihak semakin siap ketika menghadapi situasi darurat,” katanya.
Selain menguji kesiapan personel, Pemprov NTB mengembangkan aplikasi SIAGA NTB bersama Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik NTB. Aplikasi ini mendukung sistem peringatan dini untuk berbagai jenis bencana sekaligus menyediakan sarana bagi masyarakat untuk melaporkan kejadian di wilayah masing-masing.
Laporan masyarakat melalui SIAGA NTB dapat menjadi salah satu acuan untuk mengidentifikasi kejadian, menentukan langkah penanganan, serta merencanakan pemulihan sesuai kondisi di lapangan. Penguatan sistem informasi tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat alur informasi ketika situasi darurat membutuhkan respons lintas instansi.
Sementara itu, perwakilan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI, Roswanto, S.Pd., M.M., mengatakan simulasi lintas sektor penting untuk menguji mekanisme kerja penanggulangan bencana antarlembaga.
Dalam laporan panitia, Roswanto menjelaskan bahwa kegiatan tersebut dirancang untuk memperkuat kolaborasi pemerintah pusat dan daerah, meningkatkan pemahaman kebencanaan, serta memastikan prosedur mitigasi dan penanganan darurat dapat diterapkan secara efektif.
Evaluasi selama simulasi juga diharapkan mengidentifikasi kendala komunikasi, koordinasi, dan kesiapan setiap unsur. Hasilnya menjadi bahan perbaikan sistem penanggulangan bencana agar respons terhadap keadaan darurat tidak terhambat persoalan koordinasi.
BNPB bersama BPBD NTB berkomitmen memperkuat koordinasi lintas sektor dan menjalankan mitigasi secara berkelanjutan. Simulasi yang berlangsung hingga 22 Oktober 2026 itu diharapkan tidak sekadar menjadi latihan, tetapi menghasilkan perbaikan nyata terhadap kesiapan daerah dalam menghadapi ancaman gempa bumi dan tsunami. (Red)