 |
| Rapat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Kantor Bupati Lombok Barat (Dok. Diskominfotik Lombok Barat) |
Lombok Barat, KilasNTB – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terlibat aktif menangani persoalan sampah dan menjaga kebersihan lingkungan. Instruksi itu menjadi bagian dari penguatan Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah) yang dibahas dalam rapat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Kantor Bupati Lombok Barat, Jumat (30/10/2026).
Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Nurul Adha mengatakan penanganan sampah tidak bisa hanya dibebankan kepada dinas yang membidangi lingkungan hidup. Seluruh OPD harus mengambil tanggung jawab sesuai tugas masing-masing, termasuk memastikan kebersihan lingkungan perkantoran.
“Gerakan Indonesia ASRI ini membutuhkan kerja bersama, kepedulian bersama, dan kesadaran bersama. Kita ingin membangun Lombok Barat yang aman, sehat, bersih, dan indah,” kata Nurul Adha.
Dia meminta kepala OPD menjadi contoh dalam penerapan kebersihan lingkungan sebelum mengajak masyarakat melakukan hal serupa. Salah satu langkah yang didorong adalah mengaktifkan kembali gerakan Jumat Bersih di lingkungan pemerintahan hingga desa.
Persoalan sampah juga menjadi perhatian karena berkaitan dengan pengembangan pariwisata Lombok Barat. Pemerintah daerah meminta penataan kawasan wisata, taman, ruang terbuka hijau, dan fasilitas umum berjalan beriringan dengan pembenahan sistem pengelolaan sampah.
Nurul Adha juga meminta penanganan sampah menjangkau kawasan permukiman, saluran drainase, hingga sungai. Kebersihan saluran air menjadi perhatian untuk mencegah penyumbatan yang berpotensi memicu banjir.
Di tingkat desa, Pemkab Lombok Barat mendorong keterlibatan seluruh OPD melalui pola pendampingan atau bapak asuh desa. Pendampingan tersebut mencakup pengendalian inflasi, penguatan ekonomi masyarakat, dan penataan lingkungan.
Tim Penggerak PKK dan Posyandu juga diminta terlibat dalam membangun kebiasaan hidup bersih di tengah masyarakat. Kedua lembaga tersebut dinilai memiliki jangkauan hingga tingkat keluarga dan desa.
Selain persoalan lingkungan, rapat TPID membahas upaya menjaga stabilitas harga pangan. Salah satu program yang telah dijalankan adalah gerakan menanam cabai di lingkungan sekolah dengan melibatkan guru dan peserta didik.
Program tersebut diarahkan untuk mendukung ketersediaan komoditas pangan sekaligus mengenalkan kepada anak-anak pentingnya kemandirian pangan dan pengendalian inflasi.
Pemkab Lombok Barat juga menjajaki kerja sama pasokan cabai dengan Kabupaten Lombok Timur. Sementara dengan Kabupaten Badung, Bali, peluang kerja sama perdagangan dibuka untuk sejumlah komoditas unggulan Lombok Barat, seperti kangkung, beras, manggis, durian, dan rambutan.
Nurul Adha menegaskan setiap program pemerintah daerah membutuhkan monitoring dan evaluasi agar pelaksanaannya tidak terhenti di tengah jalan.
“Seluruh OPD harus mengambil peran sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing,” ujarnya.
Rapat tersebut turut dihadiri Asisten III Setda Lombok Barat, tim Kementerian Dalam Negeri, serta sejumlah kepala OPD terkait. Pemkab Lombok Barat menargetkan penguatan koordinasi lintas perangkat daerah dapat menyatukan agenda pengendalian inflasi dan penanganan lingkungan dalam Gerakan Indonesia ASRI. (Red)