 |
| Diskusi publik dan pemutaran film dokumenter Di Balik Ilusi Tembakau yang digelar Aliansi Jurnalis Independen (AJI) di Universitas Mataram (Dok. PLN) |
Mataram, KilasNTB – Tingginya produksi tembakau di Nusa Tenggara Barat (NTB) belum menjamin kesejahteraan petani. Mereka masih menghadapi ketidakpastian harga jual, tingginya biaya produksi, ketergantungan pada pinjaman modal, hingga risiko gagal panen akibat perubahan cuaca.
Persoalan tata niaga dan kesejahteraan petani tembakau tersebut mengemuka dalam diskusi publik dan pemutaran film dokumenter Di Balik Ilusi Tembakau yang digelar Aliansi Jurnalis Independen (AJI) di Universitas Mataram, Kamis, 29 Oktober 2026.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) NTB, Ahsanul Halik, mengatakan besarnya produksi tembakau tidak otomatis meningkatkan pendapatan petani. Menurut dia, persoalan tata niaga, kepastian harga, dan posisi tawar petani masih perlu dibenahi.
“Produksi yang besar belum tentu membuat petani sejahtera. Karena itu, kita perlu memastikan petani mendapatkan perlindungan, kepastian harga, dan posisi tawar yang lebih baik,” kata Ahsanul.
Dia menyebut pembenahan tata niaga harus mencakup penguatan data produksi dan harga, transparansi penilaian mutu, keterbukaan proses penimbangan, serta kepastian penyerapan hasil panen. Pemerintah juga perlu menyediakan mekanisme pengaduan yang dapat diakses petani ketika menghadapi persoalan dalam transaksi penjualan tembakau.
Ahsanul juga menyinggung penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Dia meminta pemanfaatan dana tersebut dievaluasi secara berkala agar sesuai ketentuan dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Diversifikasi usaha pertanian juga perlu diperkuat untuk mengurangi ketergantungan rumah tangga petani terhadap komoditas tembakau.
Dari sisi petani, Sri Rinjani dari Organisasi Pengurus Petani Tembakau Lombok mengungkapkan persoalan ekonomi yang dihadapi petani. Biaya produksi dan sewa lahan terus menjadi beban, sementara sebagian petani masih bergantung pada pinjaman modal untuk membiayai usaha taninya.
Ketidakpastian harga jual memperbesar risiko tersebut. Ketika hasil panen tidak sesuai harapan, petani tetap harus menanggung biaya produksi dan membayar pinjaman. Kondisi itu membuat pendapatan petani rentan meskipun produksi tembakau di NTB tergolong besar.
Sementara itu, Ketua AJI, Irsyan Hasyim, mengatakan film dokumenter Di Balik Ilusi Tembakau menghadirkan pengalaman petani, penyintas penyakit akibat rokok, serta keluarga yang kehilangan anggota keluarganya.
Film tersebut juga mengangkat strategi pemasaran industri rokok dan pengaruh promosi produk tembakau terhadap anak-anak serta generasi muda.
“Film ini bertujuan membuka ruang bagi masyarakat untuk melihat sisi lain industri rokok yang selama ini kerap dikaitkan dengan kesejahteraan dan kontribusi ekonomi,” ujar Irsyan.
Persoalan industri tembakau juga berkaitan dengan beban kesehatan masyarakat. Akademisi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Mataram, Dr. Marisa Syavitri Dilaga, MPH, mengatakan perlindungan dari paparan asap rokok perlu menjadi perhatian, terutama bagi anak-anak dan ibu hamil.
Menurut Marisa, edukasi sejak dini, penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR), serta pendampingan bagi masyarakat yang ingin berhenti merokok perlu diperkuat melalui keluarga, lingkungan sosial, dan fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk puskesmas.
Dia juga mengingatkan pengeluaran rumah tangga untuk membeli rokok dapat mengurangi alokasi anggaran untuk kebutuhan lain, seperti pangan bergizi, pendidikan, dan layanan kesehatan.
Diskusi tersebut mempertemukan persoalan kesejahteraan petani, tata niaga tembakau, kepentingan industri rokok, dan risiko kesehatan masyarakat. Pemerintah NTB mendorong pembenahan mekanisme perdagangan tembakau sekaligus evaluasi pemanfaatan DBHCHT dan pengembangan sumber pendapatan alternatif bagi petani. (Red)