 |
| Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri menyampaikan arah kebijakan dalam Rapat Paripurna DPRD NTB (Dok. Diskominfotik NTB) |
Mataram, KilasNTB — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengajukan rancangan pendapatan daerah sebesar Rp6,22 triliun dalam APBD 2027. Anggaran yang meningkat 10,69 persen dibandingkan APBD Murni 2026 itu diarahkan untuk mengurangi kemiskinan, memperkuat ekonomi produktif, menjaga ketahanan pangan, dan meningkatkan pelayanan dasar.
Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri menyampaikan arah kebijakan tersebut dalam Rapat Paripurna DPRD NTB, Senin, 9 November 2026. Dalam rapat itu, pemerintah juga mengajukan rencana belanja daerah sebesar Rp6,06 triliun atau meningkat 5,70 persen.
Umi Dinda, sapaan Wakil Gubernur, menegaskan bahwa peningkatan anggaran harus diikuti ketepatan menentukan prioritas pembangunan. Pemerintah daerah tidak ingin anggaran berhenti sebagai angka dalam dokumen perencanaan, tetapi harus menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
“Anggaran mengikuti program, bukan program mengikuti anggaran,” demikian penegasan dalam Nota Keuangan APBD 2027.
Salah satu fokus utama pemerintah adalah pengentasan kemiskinan. Pemprov NTB menyiapkan alokasi sekitar Rp745,25 miliar untuk intervensi di 106 desa yang menjadi kantong kemiskinan ekstrem.
Anggaran tersebut diarahkan untuk memperkuat usaha produktif keluarga miskin, perlindungan sosial, serta memperluas akses pendidikan dan kesehatan. Pendekatan ini menempatkan pemberdayaan ekonomi sebagai bagian penting dari strategi penanggulangan kemiskinan.
Di sektor ekonomi produktif, pemerintah mengarahkan kebijakan fiskal pada penguatan ketahanan pangan dan energi. Programnya mencakup dukungan irigasi, pertanian, peternakan, perikanan, serta pengembangan energi terbarukan.
Hilirisasi industri agromaritim juga masuk dalam agenda prioritas. Pemerintah ingin meningkatkan nilai tambah hasil produksi pertanian, peternakan, dan perikanan agar tidak berhenti sebagai komoditas mentah. Penguatan industri pengolahan diharapkan membuka peluang usaha, memperluas lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
Sektor pariwisata berkualitas, peningkatan keterampilan tenaga kerja, serta perluasan konektivitas digital juga menjadi bagian dari arah belanja pembangunan 2027.
Namun, besarnya rencana anggaran tersebut berhadapan dengan tantangan kapasitas fiskal daerah. Pemprov NTB masih menghadapi ketidakpastian ekonomi dan ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat.
Untuk memperkuat pendapatan asli daerah, pemerintah menyiapkan modernisasi pajak dan retribusi, optimalisasi aset, serta peningkatan kinerja badan usaha milik daerah.
Dalam rancangan APBD 2027, pemerintah mencatat surplus sekitar Rp162,7 miliar. Nilai tersebut direncanakan untuk mendukung kebutuhan pembiayaan daerah, termasuk penyelesaian kewajiban jatuh tempo dan penyertaan modal.
Pemerintah juga menekankan empat prinsip pengelolaan fiskal, yakni realistis dan sehat, berorientasi hasil, tepat sasaran, serta berkelanjutan. Prinsip tersebut menjadi dasar agar belanja daerah tidak membebani keuangan pemerintah pada masa mendatang.
Pemprov NTB mengharapkan pembahasan bersama DPRD berlangsung secara cermat, kritis, dan konstruktif. Ranperda APBD 2027 ditargetkan memperoleh persetujuan bersama paling lambat 30 November 2026.
Dengan nilai pendapatan Rp6,22 triliun, APBD 2027 menjadi instrumen penting bagi pemerintah daerah untuk menggerakkan ekonomi sekaligus memperbaiki kesejahteraan masyarakat.
Ukuran keberhasilannya bukan sekadar besarnya anggaran yang disahkan, melainkan kemampuan pemerintah mengubah belanja publik menjadi penurunan kemiskinan, kesempatan kerja, pertumbuhan usaha, dan pelayanan dasar yang lebih baik.
Dari desa kantong kemiskinan di Pulau Lombok hingga wilayah pelosok Pulau Sumbawa, manfaat anggaran tersebut menjadi tolok ukur sejauh mana kebijakan fiskal daerah benar-benar bekerja untuk rakyat. (Red)