 |
| Wakil Gubernur NTB Indah Damayanti Putri saat meninjau Sekolah Rakyat rintisan di Sentra Paramita Mataram (Dok. Diskominfotik NTB) |
Mataram, KilasNTB – Persoalan anak tidak sekolah masih menjadi tantangan serius pembangunan pendidikan di Indonesia. Di Nusa Tenggara Barat (NTB), jumlah anak tidak sekolah (ATS) diperkirakan mencapai 70 ribu orang. Pemerintah daerah kini mengandalkan program Sekolah Rakyat untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Wakil Gubernur NTB Indah Damayanti Putri mengatakan, Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang diharapkan dapat membantu pemerintah mengatasi persoalan anak putus sekolah, sekaligus memperkuat pemerataan pendidikan.
Hal itu disampaikan Indah saat meninjau Sekolah Rakyat rintisan di Sentra Paramita Mataram, Senin (9/11/2026).
Menurut dia, penanganan anak tidak sekolah tidak cukup dilakukan melalui pembenahan administrasi dan pendataan. Pemerintah harus memastikan kondisi sebenarnya di lapangan, termasuk mengidentifikasi anak-anak yang belum mendapatkan akses pendidikan.
“Kami ingin memastikan angka anak tidak sekolah ini tidak terus bergerak naik. Bukan hanya dari sisi pencatatan, tetapi kita harus memastikan bahwa angka tersebut benar adanya di tingkat lapangan,” kata Indah.
Persoalan tersebut menjadi perhatian karena akses pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam memutus rantai kemiskinan. Anak-anak dari keluarga rentan secara ekonomi berisiko kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan ketika tidak tersedia fasilitas dan dukungan yang memadai.
Saat ini, fasilitas Sekolah Rakyat telah tersedia di Kabupaten Lombok Utara dan Sentra Paramita Mataram. Pemerintah juga merencanakan pembangunan fasilitas serupa di Pulau Sumbawa.
Indah mengatakan, keberadaan Sekolah Rakyat di NTB menunjukkan dukungan pemerintah pusat terhadap perluasan layanan pendidikan bagi masyarakat yang membutuhkan.
“Ini menandakan bahwa Nusa Tenggara Barat menjadi perhatian penuh pemerintah pusat. Sudah sepantasnya kita menyambut dengan baik program-program yang menjadi skala prioritas Presiden untuk dilaksanakan di NTB,” ujarnya.
Pendampingan Siswa Jadi Tantangan
Di balik perluasan akses pendidikan, pemerintah menghadapi tantangan lain, yakni memastikan anak-anak mampu beradaptasi dengan lingkungan dan sistem pembelajaran Sekolah Rakyat.
Sebagian siswa yang mengikuti program tersebut sebelumnya tidak terbiasa menjalani pendidikan dengan sistem asrama. Kondisi ini membutuhkan pendampingan khusus, baik dari guru maupun tenaga pendukung lainnya.
Indah menegaskan, keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah anak yang masuk sekolah. Pemerintah juga harus memastikan siswa mampu mengikuti proses pendidikan, membangun kepercayaan diri, dan bertahan dalam lingkungan belajar yang baru.
“Kita ingin memastikan anak-anak ini memiliki semangat yang terus terbangun, memiliki kepercayaan diri yang lebih baik, dan merasa betah. Tidak mudah bagi anak-anak yang sebelumnya tidak terbiasa sekolah berasrama, kemudian harus tinggal di asrama. Ini membutuhkan dorongan dan pendampingan yang baik,” katanya.
Selain melalui Sekolah Rakyat, Pemerintah Provinsi NTB juga memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk menangani anak tidak sekolah. Kerja sama antarpemerintah daerah diarahkan agar penanganan anak putus sekolah tidak berjalan secara parsial.
Sediakan Pendidikan dan Keterampilan
Kepala Sentra Paramita Mataram, Arif Rahman, mengatakan, Sekolah Rakyat rintisan di lembaganya saat ini menampung 100 siswa untuk jenjang sekolah menengah pertama (SMP).
Sentra Paramita merupakan unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Sosial yang menyelenggarakan rehabilitasi sosial bagi kelompok masyarakat rentan di wilayah NTB dan sejumlah daerah di Jawa Timur.
Selain pendidikan formal, lembaga tersebut menyediakan layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, pendampingan psikologis, dan pelatihan keterampilan vokasional.
“Kami di Sentra Paramita mendapat amanah untuk menyelenggarakan Sekolah Rakyat rintisan dengan 100 siswa. Di sini tersedia poliklinik yang terakreditasi paripurna dan beroperasi 24 jam. Jadi, apabila ada kendala kesehatan pada anak-anak, semuanya dapat dilayani,” ujar Arif.
Untuk menjangkau anak-anak yang belum memenuhi persyaratan administrasi maupun batas usia masuk Sekolah Rakyat, Sentra Paramita juga menyediakan program pendidikan kesetaraan Paket A, B, dan C.
Program tersebut menjadi jalur alternatif bagi anak-anak yang terhambat melanjutkan pendidikan melalui jalur formal.
Sentra Paramita turut menyediakan pelatihan keterampilan, mulai dari menjahit, tata boga, kecantikan, perbengkelan, mebel, pembuatan sabun, hingga cuci mobil.
Pelatihan tersebut diarahkan untuk memberikan keterampilan praktis agar peserta memiliki bekal memasuki dunia kerja maupun membangun kemandirian ekonomi.
Arif berharap dukungan pemerintah daerah dan media dapat memperluas informasi mengenai layanan pendidikan serta rehabilitasi sosial yang tersedia di Sentra Paramita.
Menurut dia, masih terdapat masyarakat yang membutuhkan layanan tersebut, tetapi belum mengetahui fasilitas dan mekanisme untuk mengaksesnya.
Dengan jumlah anak tidak sekolah yang diperkirakan mencapai 70 ribu orang, tantangan pendidikan di NTB tidak berhenti pada penyediaan ruang kelas. Pemerintah juga harus memastikan anak-anak yang selama ini berada di luar sistem pendidikan dapat kembali memperoleh hak belajar.
Sekolah Rakyat menjadi salah satu instrumen yang disiapkan pemerintah untuk menjangkau kelompok tersebut. Namun, penanganan anak tidak sekolah tetap membutuhkan pendataan yang akurat, koordinasi lintas pemerintahan, serta pendampingan berkelanjutan agar akses pendidikan benar-benar dapat dijangkau oleh anak-anak yang membutuhkan. (Red)